MARINE PEOPLES COMMUNITY

2011-05-25T09:35:00.038+07:00

Potensi Sumberdaya Kelautan Perikanan
Pulau Saring dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
Gugusan Pulau Bedil, Pulau Keramat dan Pulau Temudong
Kabupaten Sumbawa

A. Biota Kekerangan

Kabupaten Sumbawa menyimpan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan, termasuk spesies kekerangan yang cukup menjanjikan untuk dikelola. Potensi areal budidaya laut untuk komoditas kekerangan (tiram mutiara (Pinctada sp), abalone (Haliotis sp) dan kerang darah (Anadara sp)) Kabupaten Sumbawa memiliki areal seluas 6.000 Ha dengan potensi produksi sebesar 13,4 ton.

Gambar 1. Spesies Kekerangan Jenis Gastropoda

Gambar 2. Spesies Kekerangan Jenis Bivalvia

Gambar 3. Olahan Sisa Cangkang/Kulit Kerang Mutiara (Pinctada Sp)
di Produksi di Desa Kaung Kecamatan Buer Kab. Sumbawa

B. Ekosistem Mangrove

Wkosistem Mangrove merupakan salah satu ekosistem vital di wilayah atau kawasan pesisir yang memiliki fungsi dan nilai secara ekonomis, edukatif dan juga ekologis. Kekayaan ini tentunya dapat memberikan nilai atau manfaat yang sangat besar jika dikelola dengan arif dan bijaksana. Ekosistem mangrove merupakan salah satu aspek yang harus benar-benar diperhatikan dalam upaya pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Gambar 3. Ekosistem Mangrove
di Sekitar Kawasan P. Saringi. P. Bedil dan P. Temudong

C. Ekosistem Terumbu Karang

Gambar 4. Ekosistem Terumbu Karang
di Sekitar P. Saringi dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
P. Bedil, P. Temudong dan P. Keramat

D. Ikan

Gambar 5. Spesies Ikan yang Hidupnya Berkoloni
di Kawasan Pesisir Pulau Bedil

Gambar 6. Hamparan Pasir Putih di Pulau Bedil
sebagai Salah Satu Aset Wisata Bahari

Upaya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kekerangan di Kabupaten Sumbawa

2010-11-09T08:15:00.004+07:00

Tingkat Pemanfaatan dan Pengelolaan

Tingkat pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya kekerangan yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini belum tertangani dan dikelola dengan manajemen yang baik. Adapun yang menjadi kendala diantaranya permasalahan harga dan daerah pemasarannya, selain itu jumlah tangkapan kekerangan maupun yang tersedia di alam saat ini semakin menurun. Adapun yang diduga menjadi salah satu penyebab belum terkelola dan termanfaatkannya potensi sumberdaya kekerangan dengan optimal adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerangan di Kabupaten Sumbawa khususnya masyarakaat pesisir. Selain itu peran pemerintah dalam mensosialisasikan potensi sumberdaya kekerangan dirasa masih sangat kurang. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang tergolong masih rendah serta minimnya sosialisasi pemerintah juga dapat dilihat pada rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai biota kekerangan yang dilindungi dengan perudang-undangan dan atau peraturan pemerintah karena keberadaannya di alam semakin langka.

Minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap sumberdaya kekerangan sebagai salah satu sumberdaya perikanan dan kelautan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sumbawa dapat dimaklumi mengingat selain kekerangan jenis Pinctada maxima atau tiram mutiara yang saat ini banyak dikembangkan, kekerangan jenis lain masih dinilai kurang memberikan dampak atau keuntungan yang signifikan dari sudut pandang ekonomi. Faktor lainnya adalah minimnya sumberdaya manusia baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang mengerti dan memahami teknis pengembangan dan usaha budidaya kekerangan, ditambah lagi dengan pangsa pasar dan informasi harga produk kekerangan yang dirasa masih sangat terbatas. Ini bisa dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2009 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dimana prioritas utama pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan pada sektor budidaya laut lebih difokuskan pada sumberdaya tiram mutiara (Pinctada sp), kerapu (Epinephelus sp) dan rumput laut (Caulerpa sp. dan Euchema sp.). Dari ketiga unggulan tersebut, hanya budidaya rumput laut (Caulerpa sp, dan Euchema sp.) yang mampu dilakukan oleh petani/nelayan lokal. Adapun budidaya mutiara (Pinctada sp) dan kerapu (Epinephelus sp) masih dilakukan oleh oleh para infestor yang notabene masyarakat dari luar Pulau Sumbawa bahkan dari mancanegara (swasta) sehingga secara ekonomis masyarakat local kurang begitu merasakan manfaatnya. Hal ini diakibatkan karena besarnya investasi usaha yang diperlukan serta belum dikuasainya teknologi budidaya oleh masyarakat pesisir.

Namun demikian sumberdaya kekerangan tetap memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, mengingat produk kekerangan merupakan salah satu komoditi perikanan yang sangat populer dan banyak diperdagangkan baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Kekerangan memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dan juga banyak diminati masyarakat, karena dagingnya lezat dan bergizi tinggi serta memiliki nilai estetika. Selain itu, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi areal budidaya laut untuk komoditas kekerangan seluas 6.000 ha. Beberapa peneliti dalam kajiannya memaparkan kekerangan sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam bentuk produk, mulai dari makanan, kosmetik dan obat-obatan, sampai pada perhiasan yang sangat berharga yaitu mutiara. Tidak hanya itu beberapa jenis kekerangan misalnya kerang Polymesoda erosa dan Anadara sp. dapat dijadikan bioindikator dalam proses biomonitoring pencemaran logam berat di suatu perairan.

Melihat peluang dan potensi ekonomis pengembangan budidaya kekerangan sebagaimana dipaparkan di atas, rasanya bukan suatu hal yang sulit jika budidaya kekerangan ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini didukung dengan tingginya minat atau kegemaran masyarakat mengkonsumsi kekerangan beserta produk olahannya karena memiliki rasa yang enak dan bernilai gizi tinggi. Demikian pula pemahaman mereka juga cukup besar mengenai prospek kekerangan jika dimodifikasi dalam bentuk produk-produk olahan yang berbahan dasar kekerangan misalnya makanan, perhiasan maupun bentuk kerajinan tangan lainnya seperti yang telah dilakukan oleh daerah lainnya di luar Kabupaten Sumbawa. Selain itu, salah satu kendala utama perusahaan-perusahaan mutiara yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini adalah ketersediaan benih mutiara yang tidak memadai. Hal ini tentunya bisa dijadikan suatu peluang usaha baik oleh pemerintah maupun swasta dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengupayakan penyediaan benih mutiara melalui kegiatan budidaya. Ini sangat mungkin dilakukan mengingat potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa untuk usaha ini masih luas dan belum termanfaatkan dengan optimal.

Selain dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dengan bertambahnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya pengangguran khususnya dikalangan masyarakat nelayan, aktifitas budidaya juga diharapkan dapat memberikan manfaat biologi dan ekologi serata dapat dijadikan salah satu strategi atau solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan menurunnya stok perikanan sebagai akibat dari penangkapan, perubahan iklim global dan berbagai faktor alam lainnya agar tetap bisa lestari sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari penge¬lolaan perikanan adalah untuk menjaga kelestarian produksi dari sumberdaya perikanan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (enhancement) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta untuk memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut (mencapai tujuan biologi, ekologi, ekonomi dan sosial). Pemanfaatan yang ideal terhadap potensi sumberdaya perikanan adalah memperoleh hasil yang maksimal dari sumberdaya perikanan tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan serta sumberdaya tersebut masih memiliki kemampuan untuk berproduksi.

Pola Pemanfaatan dan Pengelolaan Kekerangan di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, didapatkan setidaknya dua pola atau kategori pemanfaatan dan pengelolaan kekerangan di Kabupaten Sumbawa yang dalam kajian ini penulis menggolongkannya menjadi pola modern dan tradisional (Ilustrasi 1 dan 2). Dalam kategori modern, masyarakat/stakeholder lebih banyak menerapkan unsur-unsur IPTEK untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya kekerangan. Ciri lainnya adalah memerlukan dana dan investasi yang relatif besar, harga dan pangsa pasarnya sudah jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik, contohnya budidaya tiram mutiara (Pinctada sp.). Sebaliknya dalam pola pemanfaatan dan pengelolaan dengan kategori tradisional, masyarakat/stakeholder memanfaatkan sumberdaya kekerangan secara lansung dari alam sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan atau stok sumberdaya yang tersedia. Ciri lainnya adalah menggunakan peralatan yang sederhana, tidak memerlukan dana atau investasi yang besar, tidak memiliki standar harga yang jelas, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta pemasarannya terbatas pada pasar-pasar tradisional. Selain tiram mutiara (Pinctada sp.), sebagian besar kekerangan yang dikonsumsi dan diperjual belikan dikalangan masyarakat Kabupaten Sumbawa, pemanfaatan dan pengelolaannya masih dilakukan dengan pola tradisional ini.

Strategi dan Langkah Pengelolaan

Sampai saat ini produksi perikanan laut di Indonesia (termasuk kekerangan) masih didominasi oleh hasil tangkapan alam, baik sebagai komoditas pasar lokal maupun ekspor. Agar potensi sumberdaya kekerangan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dimanfaatkan dengan optimal dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional serta kelestariannya tetap terjaga maka dalam pengelolaannya memerlukan keterpaduan dan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, biologi dan ekologi, yang diwujudkan dalam suatu strategi dan kebijakan yang logis sehingga bisa diterima masyarakat. Untu itu, dibutuhkan suatu rumusan strategi dan langkah pengelolaan yang terpadu dan tepat sasaran. Berdasarkan pada hasil pengamatan dan analisis penulis mengenai tingkat dan pola pemanfaatan kekerangan di Kabupaten Sumbawa, strategi yang dapat diterapkan agar pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kekerangan di Kabupaten Sumbawa dapat dilakukan dengan optimal dan berkelanjutan dikelompokkan ke dalam strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang.

• Strategi Jangka Pendek
Strategi jangka pendek ditujukan untuk membuka wawasan masyarakat dan juga pemerintah mengenai sumberdaya kekerangan baik dari aspek sosial ekonomi maupun dari sudutpandang ekologinya. Strategi jangka pendek ini dapat dilakukan dengan sosialisasi bertahap mengenai prospektif komoditas kekerangan di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar ekspor serta berpotensi menjadi salah satu unggulan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumbawa. Dengan berkembangnya pemikiran dan pengetahuan masyarakat mengenai prospek sumberdaya kekerangan diharapkan dari aspek sosial dan ekonomi sumberdaya ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif dan sumber pendapatan baru masyarakat khususnya nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Disisi lain dari sudut pandang biologi dan ekologi masyarakat dan pemerintah akan turut serta dalam menjaga kelestarian sumberdaya kekerangan ini.

• Strategi Jangka Menengah
Strategi jangka menengah lebih ditujukan pada aspek teknis untuk melindungi atau menjaga ketersediaan sumberdaya kekerangan di Kabupaten Sumbawa agar tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pembatasan akses dan tingkat pemanfaatan terhadap sumberdaya kekerangan terutama pada spesies-spesies langka dan yang keberadaannya semakin langka dan dilindungi Undang-undang. Pembatasan yang dimaksud meliputi; ukuran, kuota tangkapan, periode tangkapan, zona tangkapan, alat tangkap yang digunakan, jumlah pengguna sumberdaya dan pembatasan ijin akses pengguna ke zona tertentu. Kegiatan pembatasan akses dan tingkat pemanfaatan ini diikuti dengan upaya restoking untuk mengembalikan kondisi populasi alam.

• Strategi Jangka Panjang
Strategi jangka panjang upaya pengelolaan sumberdaya kekerangan di Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan devisa negara serta menjaga kelestarian sumberdaya kekerangan khususnya bagi spesies-spesies yang keberadaannya di alam semakin langka. Secara teknis strategi jangka panjang ini dapat ditransformasikan dalam bentuk usaha budidaya. Dengan dilakukannya usaha budidaya diharapkan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut yang terdapat di Kabupaten Sumbawa khususnya sumberdaya kekerangan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan berkelanjutan.
Budidaya dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat yang ada khususnya masyarakat pesisir dan nelayan yang belakangan ini pendapatan mereka sangat tergantung pada kondisi alam terutama dengan adanya perubahan iklim gelobal (global climate change). Adanya aktifitas budidaya diharapkan masyarakat nelayan tidak lagi bergantung pada hasil tangkapan dari alam semata yang semakin hari tidak menentu.

Dedi Syafikri, S.Kel, M.Si.

Sumber :
http://www.sumbawanews.com/berita/opini/upaya-pemanfaatan-dan-pengelolaan-sumberdaya-kekerangan-di-kabupaten-sumbawa.html

PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SUMBAWA POTENSI YANG BELUM TEROPTIMALKAN

2010-11-02T09:56:00.001+07:00

Dedi Syafikri

Pulau-pulau kecil merupakan salah-satu kekeyaan sumberdaya alam laut yang selama ini kurang begitu mendapat perhatian. Disatu sisi Pulau-pulau kecil memiliki peran dan juga keunggulan strategis dibidang ekonomi jika dapat diberdayakan secara optimal dan berkelanjutan misalnya kekayaan terumbu karang dan mangrove yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai suatu wahana atau aset wisata yang tentunya dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi daerah. Disamping itu juga memiliki peranan secara ekologis misalnya terumbu karang, lamun dan mangrove yang ada di sekitar pulau mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga produktivitas perairan, dimana daerah ini merupakan daerah pemijahan ikan (spawning ground), daerah sumber makanan (feeding ground), daerah pembesaran (Nursary ground) serta dapat pula dijadikan area budidaya dan penangkapan (fishing ground) bagi nelayan-nelayan tradisional. Tidak hanya itu, 92 buah pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki peran strategis secara gepolitik sekaligus sebagai gerbang pertahanan kedaulatan negara yang harus dijaga keberadaannya.

Pulau Saringi P. Panjang, P. Bedil dan P. Keramat merupakan sebagian kecil dari beberapa pulau kecil dimiliki Kabupaten Sumbawa yang terletak di Perairan Utara Kabupaten ini. Selama ini kawasan perairan pulau-pulau ini dimanfaatkan oleh nelayan dari Pulau Bajo, P. Bungin, P. Kaung, Labuhan Burung, Labuhan Padi dan Labuhan Bua, sebagai tempat mencari ikan, kerang-kerangan dan berbagai macam organisme laut lainnya yang bernilai ekonomis. Selain sebagai tempat mencari hasil laut oleh para nelayan, kawasan pulau-pulau ini juga sering dijadikan tempat kunjungan wisata ataupun transit wisatawan mancanegara yang datang berlibur di kepulauan Nusa Tenggara. Namun sampai saat ini keberadaan sekaligus pemanfaatan pulau-pulau kecil ini belum teroptimalkan. Potensi sumberdaya yang yang ada disekitar kawasan pulau-pulau ini belum tercatat, teridentifikasi dan terpetakan dengan baik. Tidak hanya itu bahkan dari beberpa pulau yang dimiliki Kabupatn Sumbawa masih belum memiliki luasan yang pasti. Dengan demikian langkah dan arah pengengambangan kawasan pulau-pulau kecil ini ke depan juga masih belum jelas. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai landasan atau dasar pertimbangan yang digunakan dalam menyusunan zona pengembangan kawasan pesisir dan laut yang mana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRWP) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa, yang mana disebutkan bahwa Perairan Utara Kabupaten Sumbawa termasuk gugusan pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya direncanakan menjadi kawasan pengembangan budidaya laut, penangkapan, pelabuhan dan pariwisata. Untuk itu agar potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang ada ini dapat dikembangkan dan diberdayakan dengan optimal dan berkelanjutan, maka dibutuhkan strategi yang terpadu dan tepat sasaran salah satunya dengan melakukan kajian secara komfrehensif dari sumberdaya tersebut baik dari aspek ekonomi, ekologi dan juga sosioekonomi masyarakat yang berada disekitar kawasan yang sekaligus secara lansung memanfaatkan pulau-pulau tersebut. Dengan demikian didapatkan suatu gambaran dan sember data yang akurat yang nantinya dapat dijadikan dasar pijakan dalam menyusun zona pengembangan kawasan pesisir dan laut khususnya pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRWP), sehingga apa yang direncanakan bisa tepat sasaran.

Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan

2010-11-02T08:07:00.005+07:00

DALAM era persaingan global, di mana batas antarnegara menjadi kabur, tiap-tiap negara berupaya membangun dan memperkuat positioning industri dalam negeri.

Indonesia sebagai negara yang disebut akan menjadi kekuatan ekonomi global dan dikelompokkan ke dalam BRIIC (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China) perlu mempersiapkan diri.Positioningkeunggulan bersaing (competitive advantage) biasanya dibangun secara bertahap dan berbasis sumber daya yang dimiliki. Indonesia perlu dengan segera mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Desain pembangunan nasional selama ini terkesan masih bertumpu pada optimalisasi sumber daya di darat.

Kebijakan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terus dioptimalkan dalam beberapa dekade.Padahal Indonesia memiliki potensi laut berlimpah. Optimalisasi semua potensi yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan sumber keunggulan bersaing Indonesia di masa depan.Perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk membangun industri nasional berbasis kelautan yang terintegrasi dari sektor hulu-hilir. Indonesia memiliki potensi ekonomi pesisir (coastal economy) yang belum diberdayakan. Bentangan pantai di Indonesia mencapai 95.181 km.Garis pantai Indonesia ini tercatat sebagai yang terpanjang keempat di dunia.Berbekal faktor geografis ini ekonomi pesisir sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar.

Salah satu hasil pesisir yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan secara nasional adalah industri rumput laut.Indonesia memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. Potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Ini tentu memberikan pemasukan bagi negara,pekerja yang dilibatkan, dan kontribusi kepada penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir.Berbekal prestasi di atas dan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, rumput laut vital untuk diperhatikanolehpemerintah, baikditingkat pusat maupun daerah.

Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desain kluster ekonomi pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional.Ke depan,industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk menciptakan nilai tambah secara nasional. Industri rumput laut Indonesia tentunya akan sulit untuk disaingi oleh negara-negara lain. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008,ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. Karena itu,desain kluster yang dapat mendukung industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terciptanya industri yang memberikan nilai tambah bagi rumput laut.

Tentunya optimalisasi ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.Diperlukan political dan good will untuk menyinergiskan strategi dan kebijakan nasional demi mendukung industrialisasi daerah pesisir di Indonesia. Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk bersama untuk memfokuskan strategi pengembangan ekonomi daerah. Selain peran dari beberapa kementerian di atas,ekonomi pesisir ini sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan.

Bayangkan jika kita dapat menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah pencurian yang jumlahnya sampai puluhan ribu kasus serta mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp36,5 triliun setiap tahunnya. Sinergi perlu dibangun untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, khususnya tenaga-tenaga terampil yang akan mengembangkan industri-industri tersebut. Peran perguruan tinggi dan industri diperlukan untuk mempersiapkan SDM yang relevan.

Akhirnya, dibutuhkan hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk dapat menciptakan hasil yang optimal. Di dalam pembangunan ekonomi pesisir ini pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang berorientasi peningkatan daya saing nasional.Sinergi ketiga pihak dalam kerja sama yang harmonis inilah yang kita butuhkan.(*)

Sumber :

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/303431/38/

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11839&Itemid=696

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GELOBAL (Global Climate Change) TERHADAP DUNIA PERTANIAN DAN PERIKANAN

2010-10-28T08:15:00.008+07:00

Dedi Syafikri

Fenomena pemanasan global telah memberikan dampak pada berubahnya tatanan iklim dunia yang saat ini telah kita rasakan dampaknya secara global. Perubahan iklim global (global climate change) telah memberikan dampak nyata disemua sisi kehidupan masyarakat di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi Gas Rumah Kaca yang mendorong terjadinya peningkatan suhu bumi. Berdasarkan data dan keterangan dari beberapa lembaga dan peneliti iklim dan cuaca, perubahan iklim global telah mempengaruhi pertanian dan perikanan dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga menerangkan bahwa telah terjadi penyimpangan cuaca di Indonesia sebagai akibat dari anomali suhu permukaan laut yang cenderung hangat. Anomali ini juga terjadi di beberapa negara diantaranya Pakistan, Cina dan Rusia. Di Kabupaten Sumbawa sendiri dampak dari global climate change ini tidak hanya dirasakan oleh para nelayan yang fokus usahanya mencari dan menangkap ikan di laut, namun juga seluruh kalangan masyarakat terutama petani yang mana profesi ini digeluti oleh sebagian besar masyarakat Pulau Sumbawa dan Indonesia umumnya. Setahun terakhir banyak sekali petani yang mengalami gagal panen dan nelayan tidak melaut akibat kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu. Jadwal dan pola tanampun mengalami perubahan, kondisi ini diperparah karena sebagian besar petani dan nelayan kita khususnya di Kabupaten Sumbawa merupakan bertani dan nelayan tradisional yang mana iklim dan cuaca merupakan faktor penentu sekaligus pembatas keberhasilan usaha mereka. Jane Lubchenco Kepala Badan Nasional Kelautan dan Atmosfir (NOAA) Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu menerangkan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan sirkulasi arus laut dunia atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Great Ocean Conveyor Belt telah berubah. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laut dan mengakibatkan kondisi yang ekstrem. Air laut bisa menjadi sangat panas atau sebaliknya sangat dingin sekali. Sementara itu Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Dr. Gellwynn Yusuf dalam salah satu media masa nasional mengatakan, dengan berubahnya sirkulasi arus laut dunia, akan membawa dampak yang sangat besar khususnya di bidang perikanan. Hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh K.E.Trenberth membuktikan bahwa selama 50 tahun terakhir, suhu atmosfir bumi dan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) terus meningkat, yang secara langsung kondisi ini juga menaikkan suhu bumi termasuk komponen akuatik, yaitu sungai, danau dan laut. Dalam salah satu tulisannya “Effects of Global Climate Change on Marine and Estuarine Fishes and Fisheries”, J.M. Roessig menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, paras laut meningkat setinggi 0,1-0,3 m dan kemungkinan menutupi area seluas 1 juta km².

Ilustrasi . Grafik fluktuasi dan kecenderungan meningkatnya suhu atmosfer bumi selama 135 tahun, dan tendensi kenaikkan konsentrasi CO₂ (Sumber : Trenberth, 1997)

Armi Susandi, pakar perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung juga sepakan akan hal ini, dia mengatakan bahwa jika permukaan air laut naik setinggi 1 meter, diperkirakan lahan persawahan seluas 346.808 hektar dan juga 700 buah pulau di Indonesia akan terancam tenggelam yang mana 5% diantaranya pulau yang berpenghuni. Jika tidak segera ditangani dan berupaya mencari solusi yang tepat, perubahan iklim global (global climate change) dikhawatirkan akan mengancam sistem ketahanan pangan kita. Bahkan saat ini disadari atau tidak global climate change telah memberikan dampak pada sektor industri pertanian dan perikanan di Indonesia dan dunia baik yang bersekala besar maupun tradisional, pada akhirnya kondisi ini berimbas pada menurunya pendapatan sekaligus menghambat perputaran roda perekonomian masyarakat. Karena dampak dari global climate change ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung serta muncul dalam variasi waktu yang berbeda, maka dibutuhkan kesigapan, strategi dan perencanaan yang matang dari pemerintah dan pmerintah daerah dengan memanfaatkan inovasi teknologi, melakukan kajian yang konfrehansif dan multidisipliner serta menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk dapat menduga sekaligus mengantisipasi dampak yang lebih luas dari fenomena perubahan iklim global (global climate change) ini.

*** Selamatkan Bumi Kita ***

KAJIAN POTENSI KEKERANGAN DAN PENGELOLAANNYA DI PERAIRAN PULAU SARINGI KABUPATEN SUMBAWA.

2010-10-28T07:37:00.005+07:00

Dedi Syafikri, S.Kel, M.Si, Prof. Dr. Ambariyanto, M.Sc, Dr. Ita Widowati, DEA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi kekerangan di Pulau Saringi Kabupaten Sumbawa melalui analisis kelimpahan, keanekaragaman jenis dan kelayakan habitat untuk menunjang kehidupan kekerangan, mengkaji peluang pengembangannya melalui analisis tingkat pemanfaatan dan pengelolaan kekerangan serta mencoba merumuskan usulan strategi pemanfaatan dan pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data diperoleh dengan observasi, pengukuran, wawancara dan penyebaran kuesioner. Lokasi pengambilan sampel kerang diambil dari 3 zona (semitertutup, terbuka dan tertutup) di Pulau Saringi. Sampel responden berasal dari Kecamatan Utan, Buer dan Alas. Data kelimpahan, indeks komunitas dan parameter lingkungan, serta data hasil kuesioner diolah dengan excel dan SPSS 15. Perhitungan hubungan paremeter fisika, kimia perairan terhadap kelimpahan dan keanekaragaman jenis kekerangan menggunakan metode PCA (Principal Components Analysis) dengan program MINITAB 14.
Hasil penelitian menunjukkan potensi kelimpahan dan keanekaragaman kekerangan di zona terbuka masing-masing sebesar 19.08 ± 6.03 ind/100m2 dan 1.58 ± 0.32, zona semitertutup sebesar 64.42 ± 27.73 ind/100m2 dan 2.17 ± 0.25 sedangkan di zona tertutup potensi kelimpahan dan keanekaragaman masing-masing sebesar 104.00 ± 6.13 ind/100m2 dan 0.96 ±0.04. Berdasarkan hasil skoring pada analisis kesesuaian dan kelayakan habitat untuk kehidupan biota kekerangan menunjukkan masing-masing zona pengamatan sangat layak untuk digunakan sebagai area atau lokasi budidaya kekerangan. Tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kekerangan di Pulau Saringi dan perairan sekitarnya masih kurang optimal dan belum dikelola dengan manajemen yang baik. Namun demikian sumberdaya ini tetap memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan di Kabupaten Sumbawa. Agar potensi sumberdaya ini dapat termanfaatkan dengan optimal dan kelestariannya tetap terjaga, maka dibutuhkan strategi pemanfaatan dan pengelolaan diantaranya melalui sosialisasi prospektif sumberdaya kekerangan, pembatasan akses terhadap sumberdaya kekerangan yang diikuti upaya restoking serta mengembangkan usaha budidaya. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, biologi dan ekologi terdapat bebebrapa jenis kekerangan yang sangat mungkin untuk dibudidayakan di perairan Pulau Saringi dan sekitarnya yaitu tiram mutiara (Pinctada sp.), Pinna sp. dan Kima (Tridacna sp.) dari kelas Bivalvia serta Trebralia palutris, Telecopium telescopium, Strombus sp. dan Lambis sp. dari kelas Gastropoda.

Kata kunci : potensi kekerangan, Pulau Saringi, peluang pengembangan.

ABSTRACT ini disampaikan pada forum Seminar Nasional Kesehatan Lingkungan Budidaya BP2KP Kementrian Kelautan dan Perikanan di Kuta Bali 14 Oktober 2010.

PERMASALAH KELAUTAN YANG MUNCUL DALAM NEGARA KEPULAUAN INDONESIA

2009-06-25T19:45:00.000+07:00

Oleh : Dedi Syafikri

Email : fik_marine@yahoo.co.id

Latar Sejarah Negara Kepulauan

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan bisa juga disebut negara maritim bukan negara agraris. ¾ dari luas Indonesia adalah berupa lautan yang menyimpan begitu banyak kekayaan alam baik hayati maupun nir-hayati, dengan demikian besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan dapat disuport dari sektor ini. Sejarah juga telah membuktikan bahwa dalam beberapa abad lamanya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di wilayah Nusantara memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautan. Setelah puluhan tahun seakan diabaikan, baru di era reformasi, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan menjadi arus utama pembangunan nasional bangsa ini.

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dengan 17.480 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sebagaimana disebutkan dalam UNCLOS 1982 bahwa Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, dimana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan. Dengan konsep Negara kepulauan maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan, yang dikenal sebagai perairan kepulauan. Kedaulatan juga meliputi ruang udara di atasnya, kolom air , dasar laut dan tanah di bawahnya .

Sebelum diterbitkannya deklarasi Juanda 1957 Indonesia menggunakan konsepsi Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939 yang mana djelaskan dalam konsepsi tersebut bahwa, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Sedangkan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamirkan menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat adalah wilayah negara bekas jajahan atau kekuasaan Hindia Belanda, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Dan selain itu, UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva.

Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia menuangkan konsepsi Wawasan Nusantara yang lebih dikenal dengan Deklarasi Djuanda, konsepsi ini diumumkan secara sepihak (unilateral) oleh pemerintah Indonesia. Dalam konsepsi tersebut disebutkan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Setelah itu 3 tahu berikutnya melalui UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah/territorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus pulau terluar. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Selain itu disebutkan pula bahwa perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam negara kepulauan Indonesia merupakan perairan pedalaman atau disebut juga perairan kepulauan. Namun konsep Negara kepulauan ini baru disepakati secara internasional di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82) dan di tuangkan dalam dalam UU No. 4 Prp 1960. Di perairan kepulauan ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak. Kedaulatan mutlak ini dalam UNCLOS’82 dibatasi oleh Hak Lintas alur Laut Kepulauan atau biasa disebut Hak Lintas Damai.

Beberapa Permasalahan yang Timbul

Sebagai negara kepulauan Indonesia tentunya tidak terlepas dari konflik atau permasalah yang timbul baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar misalnya dengan negara-negara tetangga yang terkait dngan batasan wilayah. Dari dalam negeri sendiri misalnya sampai saat ini pemerintah belum mampu memberdayakan ribuan pulau yang tersebar di seluruh perairan nusantara. Masih banyak pulau-pulau yang dimiliki yang masih belum memiliki nama sebagai identitasnya. Bahkan beberapa pulau kecil di wilayah perairan dalam atau perairan kepulauan misalnya digugusan kepulauan Nias, dan Karimun jawa banyak dikelola dan dimiliki warga negara asing. Padahal sudah jelas dalam UU agraria tidak diperkenankan warga negara asing memiliki wilayah di Negara Indonesia.

Upaya pengamanan wilayah perairan nusantara masih jauh dari harapan, terlebih lagi dengan pulau-pulau kecil terluar yang dimilikinya. Padahal jika ditijau dari posisinya pulau kecil terluar ini sangat strategis untuk menarik garis batas laut teritorial, zona tambahan, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sudah semestinya pulau-pulau tersebut kita lindungi karena pada hakekatnya disinilah gerbang terdepan pertahanan dan kedaulatan negara ditempatkan. Memang tidak bisa dipungkiri dengan tingkat perekonomian negara saat ini besarnya anggaran adalah menjadi kendala utama, hal ini berimplikasi pada minimnya kekuatan dan jumlah armada patroli baik laut maupun udara yang bertugas untuk memantau dan melindungi pulau-pulau ini.

Selai itu penanganan masalah kelautan selama ini masih bersifat sektoral (perikanan kelautan, pertambangan, perhubungan, pariwisata, pertahanan keamanan, energi dan dan lingkungan dan lain-lain) dimana masing-masing instansi pemerintah tersebut memiliki kebijakan, cara pandang dan juga tujuan pengelolaan yang berbeda-beda, sehinga masing instansi tersebut berjalan sendiri sesuai dengan kebijakan dan tuajuannya. Begitu juga dengan upaya pengamanan dan penegakan hukum di laut masih ditangani instansi sektoral yang masing-masing didukung oleh Undang-Undang sendiri sehingga kemampuan pengembangannya bersifat sektoral pula.

Kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh orientasi daratan sangat mempengaruhi pola fikir dan cara pandang masyarakat dan juga pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan mengenai orientasi pembangunan baik ekonomi maupun politik. Sebagai salah satu contoh dengan dikeluarkannya UU otonomi daerah No. 22 Th 1999 yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan atau otoritas kepada daerah (regional) tidak hanya sebatas urusan pemerintahan semata namun juga dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumberdaya yang dimilikinya, termasuk sumberdaya kelautan. Namun sayangnya sampai saat ini masih banyak daerah yang memahami konsep desentralisasi ini hanya terbatas pada wilayah daratan semata sehingga sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan hanya difokuskan pada sumberdaya daratan, padahal bagi propinsi, kabupaten/kota tertentu esensi otonomi daerah juga ada di wilayah laut. Dalam konteks ini otonomi diartikan tidak hanya menjadikan daratan sebagai objek utama pembangunan namun juga menjadikan laut sebagai sumber kekuatan baru dalam mendukung pembangunan baik daerah maupun nasional. Dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Menakertrans mengungkapkan belum tercerminnya konsep negara kepulauan dalam sistem pembangunan nasional tersebut dapat dilihat pada Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2005 tentang indikator Dana Alokasi Umum (DAU) , juga lebih berpihak kepada wilayah daratan, sehingga laju pembangunan kepulauan lebih lambat dibandingkan propinsi lainnya. Lebih jauh lagi Menakertrans menjelaskan bahwa permasalahan mendasar provinsi kepulauan tidak adanya peraturan yang mengadopsi kebutuhan negara kepulauan, terbatasanya pelayanan kepada masyarakat, dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil, rentang kendali terlalu luas dalam melaksanakan pemerintah, terbatasnya sumber pembiayaan baik APBN maupun APBD, serta rentan terhadap infiltrasi dan intervensi dari negara tetangga.

Kultur dan pola fikir masyarakat dan juga pemerintah yang masih belum terfokuskan pada pembangunan di sektor kelautan ini juga menyebabkan potensi sumberdaya kelautan yang begitu besar dimiliki bangsa ini sebagian besar dimanfaatkan oleh bangsa lain. Sebagai contoh sektor perikanan (tangkap dan budidaya) sampai saat ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah akibatnya (Soemarwoto, Kompas 2004) miliaran dolar setiap tahunnya ikan dari perairan bangsa ini dicuri oleh nelayan asing, hanya 40% transportasi laut domestik yang dkelola oleh bangsa Indonesia sendiri dan hanya 5% ekspor dilakukan oleh kapal domestik.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah delimitasi batasan maritim khususnya dengan Negara yang memiliki batasan maritim dengan Indonesia. Delimitasi batas maritim harus dengan perundingan sesuai dengan hukum internasional dan praktek-praktek negara, delimitasi batas laut memiliki aspek internasional tidak hanya tergantung pada kehendak satu negara (Keputusan ICJ 18 Des 1951 Dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case). Jika perundingan sulit mencapai kesepakatan, perlu diupayakan penyelesaian melalui pihak ketiga. Salah satu kasus yang dapat di jadikan contoh dalam permasalah ini adalah lepasnya pulau terluar Sipadan dan Ligitan. Lepasnya dua pulau ini ke tangan Malaysia menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Walaupun secara territorial sejauh 12 mil laut serta menurut perjanjian antara Inggris dan Belanda, kedua pulau tersebut masuk kedalam wilayah kedaulatan NKRI, namun Mahkamah Internasional (ICJ) lebih menitikberatkan pada bukti peranan Malaysia di kedua pulau ini. Tiga aspek utama yang dijadikan alasan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia yakni keberadaan secara terus menerus (continuous presence), penguasaan efektif (effective occupation), dan pelestarian ekologis (ecology preservation). Sementara Indonesia lemah dalam ketiga hal tersebut dibanding Malaysia.

Kekhawatiran terhadap keberadaan pulau kecil terluar tidak terbatas pada lepasnya pulau ke negara lain (Sipadan-Ligitan). Letaknya yang berhadapan langsung dengan 10 negara tetangga (Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste) berpotensi rawan terhadap pengaruh ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Lingkungan alam juga dapat terancam karena sebagian besar pulau berhadapan langsung dengan lautan bebas, contohnya abrasi yang dapat menghilangkan titik dasar. Dari 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang tersebar di 20 Provinsi, terdapat 12 pulau yang menjadi perhatian khusus yakni Pulau Rondo, Sekatung, Nipa, Berhala, Marore, Miangas, Marampit, Batek, Dana, Fani, Fanildo, dan Pulau Bras (Mustofa, 1996).

Belum lama kasus lepasnya kedua pulau terluar Sipadan-Ligitan kini kasus serupa terjadi lagi di blok Ambalat yang terletak di perairan Sulawesi. Perlu diketahui Blok Ambalat bukan merupakan pulau melainkan blok yang kaya akan sumberdaya minyak dan gas bumi. Sebagaimana diinformasikan oleh ENI (perusahaan penambang minyak asal Italia) yang selama ini terikat kontrak dengan pemerintah RI menyebutkan wilayah blok Ambalat sangat kaya akan sumber daya alam, terutama minyak yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 juta barel dan gas alam sebesar 3,3 triliun kubik. Di mana, kapasitas produksinya bisa mencapai 30-40 ribu barel per hari hingga 30 tahun. Blok ambalat merupakan terusan alamiah dari daratan Indonesia sehingga sah merupakan Landasan kontinen dari Indonesia. Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasyim Djalal menyebutkan secara hukum serta berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia adalah pemilik sah wilayah Ambalat. Belajar dari kasus lepasnya Sipadan-Ligitan, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia secara konsisten menunjukkan adanya “continues display of authority” disana. Diperlukan lebih dari sekedar adanya armada patroli baik laut maupun udara disana untuk menunjukkan adanya effective control. Sebenarnya masih banyak permasalah yang berkaitan dengan perbatasan maritim Indonesia yang masih belum terselesaikan misalnya ; Perbatasan ZEE Ind – India ; Perbatasan ZEE Ind – Thailand ; Perbatasan ZEE Ind – Malaysia dan Perbatasan ZEE Ind – Vietnam. Untuk menaggulangi masalah delimitasi wilayah maritim Indonesia ini maka perlu segera di susun Undang-Undang batas wilayah. Hal ini sangat penting sebagai jaminan agar Indonesia tidak kehilangan wilayahnya.

Dari uraian di atas setidaknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya NKRI yang berupa Negara Kepulauan selain menyimpan potensi sumberdaya alam yang begitu melimpah juga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi sebagai implikasi dari Negara kepulauan tersebut diantaranya adalah pertama dalam hal penanganan masalah kelautan, kedua kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang masih dominant berorientasi pada daratan dan ketiga adalah delimitasi batas maritime dengan Negara lain.

Sekian Semoga Bermanfaat

Pengoptimalan Pemanfaatan Potensi Pesisir dan Laut Kabupaten Sumbawa Melalui Konsep Penataan Ruang Wilayah

2009-06-24T18:45:00.000+07:00

Oleh : Dedi Syafikri

Potensi Laut Sumbawa

abupaten Sumbawa menyimpan potensi sumber daya kelautan yang besar dan cukup menjanjikan untuk dimanfaatkan. Potensi ini berupa sumberdaya hayati (ikan, mutiara, koral, rumput laut, mangrove dll) dan nir-hayati (mineral, energi anas dan gas bumi, energi gelombang dan pasang surut), sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) serta penyedia jasa-jasa lingkungan seprti pariwisata bahari dan perhubungan. Potensi ini bukan hanya menjadi aset lokal namun juga dapat dirasakan manfaatnya secara nasional jika dikelola dan dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Namun sebaliknya kawasan pesisir dan laut ini sangat rentan terhadap ancaman konflik pemanfaatan (lintas sektoral) dan juga tekanan eksploitasi (pemanfaatan secara destruktif) yang dapat mengarah kepada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam laut bila tidak dikelola dengan baik.

Keragaman potensi sumberdaya pesisir dan laut tersebut dapat dikembangkan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang pembangunan di kabupaten Sumbawa. Potensi laut dengan komoditi unggulan, berupa perikanan tangkap, rumput laut, budidaya ikan kerapu, dan tiram mutiara yang banyak dicari pasar-pasar luar negeri. Sebagai contoh potensi pada tahun 2007 dari kegiatan perikanan tangkap tercatat total produksi sebesar 31.313,74 ton dengan jenis tangkapan yang dominan antara lain adalah jenis Ikan Tongkol, Cakalang, Tenggiri, Cumi-cumi, Layang, Kembung, Lemuru, Kerapu serta jenis-jenis iIkan Karang lainnya. Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh nelayan (tidak ada investasi perusahaan penangkapan ikan), dengan jumlah nelayan 6.749 orang. Sedangkan dari sektor budidaya potensi areal untuk pengembangan budidaya laut kabupaten Sumbawa adalah sebesar 24.980 Ha dengan potensi produksi sebesar 39.600 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sampai tahun 2007 sebesar 7.196,93 Ha (28,81 %) dengan produksi sebesar 10.906.5 ton (27,54 %). Jenis komoditas yang diusahakan antara lain Mutiara, Ikan Kerapu, dan Rumput Laut.

a) Budidaya mutiara

Potensi areal pemanfaatan untuk Usaha Budidaya Mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah ± 5.700 Ha. Sampai dengan Tahun 2007, potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar ± 1.922 Ha (33,72 %) dengan total produksi sebesar 354 Kg. Kegiatan Usaha Budidaya Mutiara di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh perusahaan swasta pada 10 kecamatan yaitu Kecamatan Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Lab. Badas, Moyo Hilir, Lape, Plampang, Tarano dan Kec. Labangka. Hingga Tahun 2007 jumlah perusahaan swasta yang bergerak pada Usaha Budidaya Mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 18 perusahaan (aktif berproduksi 10 perusahaan, tidak aktif 5 perusahaan dan dalam persiapan 3 perusahaan) dengan total investasi modal sebesar Rp. 17.356.409.000,- .

b) Budidaya rumput laut

Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budidaya yang cukup berkembang dengan baik, mengingat luas areal yang dapat dimanfaatkan cukup besar yaitu ± 13.950 Ha. Sampai dengan Tahun 2007 pemanfaatan potensi lahan (areal perairan) untuk Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa sekitar 5.028,93 Ha ( 36,00 %) dengan total produksi sebesar 10.449 ton ( basah ). Jumlah perusahaan swasta (aktif) yang bergerak dalam bidang Usaha Pengumpulan, pembelian dan pemasaran Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa hingga Tahun 2007 sebanyak 9 perusahaan (aktif 5 perusahaan dan tidak aktif 4 perusahaan) dengan total investasi Rp. 2.407.750.000,- Perusahaan–perusahaan tersebut telah melakukan kemitraan usaha dengan para pembudidaya rumput laut yang berjumlah 1.542 orang (KK).

c) Budidaya kerapu

Kegiatan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten Sumbawa memiliki luas potensi areal pemanfaatan adalah ± 1.200 Ha, akan tetapi hingga Tahun 2007 pemanfaatan areal yang telah dilakukan masih sangat kecil yaitu sekitar 246 Ha (20,5 %) dengan produksi 103,5 ton. Jenis usaha budidaya ini pun di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh perusahaan swasta sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan jumlah investasi Rp. 2.050.000.000,- .

Sedangkan dari sector wisata bahari Sumbawa menyimpan potensi wisata yang sangat menjanjikan terutama keindahan panorama alam laut yang dimilikinya. Berbagai macam aktifitas pariwisata yang dapat dijual melalui kegiatan wisata alam laut ini misalnya snorkeling, siling, diving, surving, dan fishing. Adanya taman nasional P. Moyo dan beberapa kawasan konservasi karang dan mangrove di P. Rakit dan P. Ngali juga dapat diberdayakan sebagai aset untuk kegiatan pariwisata dan juga eduwisata. Keindahan dan panorama alam yang dimiliki Kabupaten Sumbawa tidak kalah jika dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya seperti P. Bali dan P. Lombok. Letaknya yang strategis yaitu tepat pada pada lingkaran emas pariwisata P. Bali, P. Lombok, P. Komodo, dan Tana Toraja memungkinkan daerah ini dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata khususnya wisata bahari di Indonesia. Selain wisata alam laut Sumbawa juga memiliki aset-aset budaya yang dapat dijadikan wahana pariwisata misalnya seni budaya tradisional dan juga benda-benda purbakala peninggalan kuno. Dengan melihat potensi pariwisata yang ada maka peluang investasi untuk pariwisata masih sangat terbuka. Berikut beberapa objek wisata bahari yang dapat di kunjungi di kabupaten Sumbawa diantaranya : Pulau Bedil dan Keramat, Teluk Saleh (Saleh Bay), Pantai Ai Manis, Pulau, Moyo ( Moyo Island), Pantai Kencana, Saliper Ate.

Keseluruhan potensi tersebut di atas merupakan sumber daya ekonomi bernilai tinggi yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi wilayah pesisir dan laut seperti di atas, maka pemanfaatan sumberdaya ini secara optimal dan berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta pendekatan pembangunan secara hati-hati. Pada sisi lain, luasnya sumberdaya lautan dan pesisir menimbulkan permasalahan, berupa ketidakpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu hal ini dapat menyebabkan / memicu konflik kepentingan antar sektoral, swasta dan masyarakat. Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya sumberdaya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir diperlukan prinsip penataan ruang secara terpadu, termasuk tata ruang pesisir dan lautan.

Konsep Penataan Ruang

Untuk mengharapkan keberlanjutan manfaat ruang laut dan pesisir, berbagai upaya sadar selayaknya digiatkan dalam suatu rangkaian penataan ruang. Secara normatif, penataan ruang dipahami sebagai suatu rangkaian proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dialokasikan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya (UU Nomor 24 Tahun 1992). Perencanaan tata ruang memungkinkan fungsi dan manfaat ruang tersebut dapat berkelanjutan dinikmati oleh manusia. Hal ini menjadi semakin penting karena ruang laut dan pesisir peka terhadap gangguan sehingga setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangan di mana pun juga di wilayah ini, secara potensial dapat merupakan sumber kerusakan bagi ekosistem-ekosistem di wilayah ini (Dahuri et al, 2001).

Penataan ruang merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut pasal 9 ayat 1 UU 24/1992 diatur bahwa RTRWP dan RTRWK disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai dengan batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Batas wilayah perencanaan, termasuk batas laut, dalam RTRWP dan RTRWK disesuaikan dengan batas kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, dilakukan upaya pengelolaan kawasan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan-kawasan lindung, termasuk yang terdapat di ruang lautan dan kawasan pesisir.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut diarahkan sebagai sebuah perencanaan yang komprehensif (comprehensive planning), dengan memperhatikan semua aspek. Comprehensive planning ini dikembangkan untuk meminimalkan dampak-dampak akibat konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut. Hal yang pertama kali harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam upaya mencapai comprehensive planning adalah dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Karakteritik sosial ekonomi ini menjadi faktor utama dalam menentukan model, arah dan mau dibawa kemana sebuah wilayah. Pelibatan masyarakat dalam memutuskan sebuah pengembangan wilayah diharapkan dapat memberi berbagai masukan yang penting seperti batas wilayah perencanaan, sumberdaya apa yang harus diutamakan dan bagaimana tindak lanjut perencanaan serta tahapan pengembangan investasinya. Konsep multiparticipant planning (keterlibatan aktif semua stakeholders khususnya masyarakat) merupakan variable utama dari karakteristik sosial ekonomi pada suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Multiparticipant planning ini merupakan faktor utama dalam penentuan kebijakan yang diambil dalam pengembangan dan penataan ruang, sehingga mengarah pada suatu upaya sistematis dalam penataan ruang (spatial decision support system).

Payung Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Untuk pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil maka pemerintah R.I telah menerbitkan UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil. Wilayah pesisir sebagai salah satu kekayaan dari sumberdaya alam yang sangat penting bagi rakyat dan pembangunan nasional secara keseluruhan, haruslah dikelola secara terpadu dan berkelanjutan serta optimal. Salah satu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir adalah program Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu (ICZM/Integrated Coastal Zone Management). Program ICZM terdiri dari empat elemen hirarki perencanaan, yaitu : Rencana Strategi, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

Zonasi telah menjadi sistem pengendalian penggunaan lahan yang paling luas digunakan diseluruh dunia. Zonasi laut lebih kompleks dibandingkan dengan zonasi daratan, dimana zonasi laut harus meliputi pengaturan pengelolaan kegiatan-kegiatan dipermukaan, diseluruh kolam air dan didasar laut. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Zona dan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir adalah SK.Dirjen Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, No. SK.76/P3K/XII/2004.

Ruang laut dan pesisir di Indonesia khususnya di kabupaten Sumbawa merupakan bentang alam tropis bermatra fraktal dalam skala luas dan isi yang tidak saja mengandung sumber daya yang beragam, tapi juga memiliki sumber daya unggulan yang tidak dapat ditiru (unimitable resources). Sejalan dengan semangat otonomi daerah di bidang kelautan, upaya strategis mendayagunakan laut selayaknya bertolak dari kaidah penataan ruang yang merupakan rangkaian proses yang tidak saja menyangkut perencanaan tata ruang, tapi juga meliputi aktivitas pemanfaatan ruang pantai beserta aktivitas pengendalian pemanfaatannya. Untuk merencanakan tata ruang pesisir, serangkaian proses penatagunaan berlangsung untuk menetapkan alokasi dan/atau peruntukan ruang.

Maka berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya bahwa:

1. Pengembangan wilayah adalah upaya agar wilayah itu berkembang sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan potensi dan permasalahan sumber daya yang dimilikinya.

2. Banyak cara untuk mengembangkan wilayah dan salah satu cara adalah dengan penataan ruang.

3. Tata ruang laut dan pesisir mutlak diperlukan demi pembangunan yang berkelanjutan, karena berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan kepastian investasi

4. Sumberdaya alam di Kabupaten Sumbawa memiliki potensi ekonomis untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan penataan ruang. Dalam pengembangan sumber daya alam ini masih dijumpai kendala fisik dan memerlukan dukungan prasarana dan sarana wilayah.

5. Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu alat untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam bagi pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup serta untuk mencapai kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

6. Rencana tata ruang wilayah Sumbawa harus disusun berdasarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sedangkan dalam pemanfaatan ruang terlebih dahulu disusun strategi dan indikasi program pembangunan, selanjutnya diusulkan mekanisme pengendalian pembangunan yang dimulai dengan penetapan lembaga, mekanisme pengawasan dan pemberian izin investasi.

7. Rencana tata ruang wilayah Sumbawa perlu didukung dengan penetapan landasan hukum yang kyat, agar pelaksanaanya dapat terkontrol dengan baik.

PELUANG EKONOMI TINGGI DARI OTONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

2009-06-24T18:36:00.000+07:00

Oleh : Prof. Dr. Rokhmin Dahuri

PENGALAMAN pembangunan bangsa-bangsa di dunia dan bangsa kita sendiri selama kurun waktu PJP I menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya serta kelestarian daya dukung ligkungan secara proporsional, pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan.

Wujud dari kegagalan tersebut dapat berupa penurunan atau terhentinya pertumbuhan ekonomi (seperti yang terjadi di negara bekas Uni Soviet), disintegrasi dan keresahan sosial (seperti Indonesia dan Yugoslavia), atau kerusakan lingkungan yang melampaui daya dukung lingkungan kawasan (negara) sehingga sistem lingkungan beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya tidak mampu lagi mendukung kiprah pembangunan dan kehidupan manusia seperti yang dialami oleh bangsa Maya di Amerika Latin dan Irak di masa lalu.

Oleh karena itu, pada bulan Juni 1992 hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, membuat kesepakatan bersama di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, bahwa paradigma pembangunan yang harus diimplementasikan sekarang dan untuk masa-masa mendatang adalah paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu sistem pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi hidupnya (WCED, 1987).

Sebagai salah satu penandatangan Agenda-21, yang merupakan produk utama dari KTT Bumi tersebut, Indonesia telah membuat komitmen politik dalam GBHN 1993 bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak saat itu. Pada tataran kebijakan, paradigma pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dalam penyusunan Repelita VI tentang kelautan.

Sementara itu, implementasi pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan dilakukan melalui kegiatan berbagai proyek pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Di antaranya Proyek MREP (Marine Resources Evaluation and Planning Project) yang dilaksanakan di sepuluh propinsi, Proyek Pesisir (CRMP) yang dilaksanakan di tiga propinsi, Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan (SACDP = Segara Anakan Conservation and Development Project) di dua propinsi, Proyek Coastal Zone Land Use and Management di Riau dan Proyek COREMAP (Coral Rehabilitation and Management Project) yang dilaksanakan di sepuluh propinsi, dan berbagai proyek kelautan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait.

Dibalik berbagai upaya tersebut, kinerja (performance) pembangunan bidang kelautan ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan belum optimal. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya hanya menyumbangkan sekitar 12% dari total GDP nasional (PKSPL-IPB, 1998). Padahal negara-negara yang memiliki wilayah dan potensi pembangunan kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Norwegia, Thailand, Philipina, dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, dan industri) telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap GDP nasional mereka, yaitu berkisar antara 25-60%. Lebih dari itu, sumberdaya perikanan kita (terutama tuna, cakalang, dan kakap laut dalam) banyak dipanen secara tidak syah (ilegal) oleh nelayan asing.

Dalam pada itu, wilayah pesisir dan laut yang padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya, seperti sebagian kawasan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Ujung Pandang, dan pesisir Timika, telah mengalami degradasi/tekanan lingkungan berupa pencemaran; overfishing; degradasi fisik habitat terumbu karang, mangrove, dan lainnya pada tingkat yang telah mengancam daya dukung kawasan tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya. Lebih ironis lagi, penduduk pesisir sebagian besar masih merupakan kelompok masyarakat termiskin di tanah air. Apabila kondisi semacam ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan kita tidak dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan.

Banyak faktor yang telah menyebabkan kinerja pembangunan kelautan nasional pada masa lalu belum seperti yang kita harapkan, salah satu faktor yang terpenting adalah bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan kelautan sangat sentralistik dan ?op-down? Oleh karena itu, lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang juga mencakup kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya kelautan merupakan angin segar bagi pembangunan kelautan yang lebih baik.

A. SUMBERDAYA KELAUTAN

Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services). Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (mariculture). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini.

A.1. Sumberdaya Dapat Pulih

Kita bersyukur karena selain dianugerahi dengan laut yang begitu luas, juga dianugerahi beraneka ragam sumberdaya ikan di dalamnya. Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kegil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton). Potensi sumberdaya perikanan ini tersebar dalam sembilan wilayah pengelolaan (lihat gambar 1). Masing-masing (1) Selat Malaka, (2) Laut Cina Selatan, (3) Laut Jawa, (4) Selat Makasar dan Laut Flores, (5) Laut Banda, (6) Laut Seram sampai Teluk Tomini, (7) Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia (Aziz, dkk, 1998). Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 10 milyar per tahun mulai tahun 2003

Sampai pada tahun 1998, produksi perikanan laut Indonesia baru mencapai 3.616.140 ton, atau sekitar 58,5 persen dari total potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang kita miliki. Dengan demikian masih terdapat 41 persen potensi yang tidak termanfaatkan atau sekitar 2,6 juta ton per tahun. Peluang pengembangan industri perikanan baik dalam skala kecil (perairan nusantara) maupun skala besar (ZEEI dan samudera) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut dapat ditangkap di perairan nusantara dan samudera terutama di perairan Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Arafura dan Samudera Hindia yang memiliki peluang pengembangan secara lestari sekitar 321.766 ton per tahun.
Ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru, dan kembung dapat ditangkap di perairan nusantara antara lain di perairan Laut Cina Selatan, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia. Peluang pengembangan perikanan ikan pelagis kecil secara lestari masih sekitar 1.715 ribu ton per tahun.
Ikan karang konsumsi seperti kerapu, kakap, lancam, beronang dan ekor kuning berpeluang dikembangkan di sekitar perairan Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini dengan potensi lestari sekitar 31.355 ton per tahun.
Kelompok lobster seperti udang karang dan barong berpeluang dikembangkan di perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini, dengan potensi sekitar 2.400 ton per tahun.

Kawasan pesisir dan laut Indonesia yang beriklim tropis, banyak ditumbuhi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun (seagrass), dan rumput laut (seaweed). Dengan kondisi pantai yang landai, kawasan pesisir Indonesia memiliki potensi budidaya pantai (tambak) sekitar 830.200 ha yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dan baru dimanfaatkan untuk budidaya (ikan bandeng dan udang windu) sekitar 356.308 ha (Ditjen Perikanan 1998). Jika kita dapat mengusahakan tambak seluas 500.000 ha dengan target produksi 4 ton per ha per tahun, maka dapat diproduksi udang sebesar 2 juta ton per tahun. Dengan harga ekspor yang berlaku saat ini (US$ 10 per kilogram) maka didapatkan devisa sebesar 20 milyar dolar per tahun.

Kondisi perairan yang teduh dan jernih karena terlindung dari pulau-pulau dan teluk juga memiliki potensi pengembangan budidaya laut untuk berbagai jenis ikan (kerapu, kakap, beronang, dan lain-lain), kerang-kerang dan rumput laut, yaitu masing-masing 3,1 juta ha, 971.000 ha, dan 26.700 ha. Sementara itu, potensi produksi budidaya ikan dan kerang serta rumput laut adalah 46.000 ton per tahun dan 482.400 ton per tahun. Dari keseluruhan potensi produk budidaya laut tersebut, sampai saat ini hanya sekitar 35 persen yang sudah direalisasikan. Potensi sumberdaya hayati (perikanan) laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstrasi senyawa-senyawa bioaktif (natural products), seperti squalence, omega-3, phycocolloids, biopolymers, dan sebagainya dari microalgae (fitoplankton), macroalgae (rumput laut), mikroorganisme, dan invertebrata untuk keperluan industri makanan sehat (healthy food), farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Padahal bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 sudah meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 40 milyar dolar (Bank Dunia dan Cida,1995).

A.2. Sumberdaya Tidak Dapat Pulih

Sumberdaya alam lainnya yang terkadung dalam laut kita adalah terdapatnya berbagai jenis bahan mineral, minyak bumi dan gas. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak, namun baru 16,7 milyar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 milyar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 milyar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 milyar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 milyar barel terdapat di laut dalam. Energi non konvensional adalah sumberdaya kelautan non hayati tetapi dapat diperbaharui juga memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Keberadaan potensi ini di masa yang akan datang semakin signifikan manakala energi yang bersumber dari BBM (bahan bakar minyak) semakin menepis. Jenis energi ini yang berpeluang dikembangkan adalah ocean thermal energy conversion (OTEC), energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas.

Perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC. Hal ini dimungkinkan karena salah satu syarat OTEC adalah adanya perbedaan suhu air (permukaan dengan lapisan dalam) minimal 20?C dan intensitas gelombang laut sangat kecil dibanding dengan wilayah perairan tropika lainnya. Dari berbagai sumber pengamatan oseanografis, telah berhasil dipetakan bagian perairan Indonesia yang potensial sebagai tempat pengembangan OTEC. Hal ini terlihat dari banyak laut, teluk serta selat yang cukup dalam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan OTEC. Salah satu pilot plant OTEC akan dikembangkan di pantai utara Pulau Bali. Sumber energi non konvensional dari laut lainnya, antara lain energi yang berasal dari perbedaan pasang surut, dan energi yang berasal dari gelombang. Kedua macam energi tersebut juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Kajian terhadap sumber energi ini seperti yang dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Norwegia di Pantai Baron, Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini merupakan masukan yang penting dan pengalaman yang berguna dalam upaya Indonesia mempersiapkan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan energi non konvensional. Sementara itu, potensi pengembangan sumber energi pasang surut di Indonesia paling tidak terdapat di dua lokasi, yaitu Bagan Siapi-Api dan Merauke, karena di kedua lokasi ini kisaran pasang surutnya mencapai 6 meter.

A.3. Jasa-jasa Lingkungan Kelautan

Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik dunia internasional. Pembangunan kepariwisataan bahari pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah (pantai), keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 1997 mencapai 5.185.243., meningkat sebanyak 150.771 (2,99%) terhadap tahun 1996 yaitu sebanyak 5.034.472 wisman. Pada tahun 1998 sebanyak 4.606.416 atau mengalami penurunan sebesar 11,16% terhadap tahun 1997. Sedangkan perolehan devisa dari wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1998 diperkirakan mencapai US$4.332,09 juta atau turun 18,6% dibanding tahun 1997 yang mencapai US$5.321,46 juta (Kamaluddin, 1999).

Untuk mewujudkan pemasukan devisa dari sektor pariwisata ini diperlukan strategi tepat dan langkah-langkah yang kreatif. Hal ini dilakukan melalui penganekaragaman produk wisata seperti ekowisata bahari dan sarana pariwisata. Produk wisata antara lain dimaksudkan menjadikan Indonesia sebagai daerah wisata bahari dunia, khususnya sebagai base/detinasi kapal pesiar (cruise ship) dan sea plane. Daya tarik wisata ini perlu dukungan sarana pariwisata seperti penginapan, sarana makan minum, dan tempat belanja.

Pengembangan ekowisata bahari dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi wisata telah mulai dikembangkan di bidang akomodasi yaitu pondok-pondok wisata beserta kelompok masyarakat yang berada di sekitar hotel besar yang akan menyediakan berbagai produk untuk dimanfaatkan. Keterlibatan masyarakat juga perlu dikembangkan dalam bidang sarana transportsi rakyat terutama perahu-perahu tradiosinal. Agar keterlibatan masyarakat ini optimal, maka seyogyanya dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitasnya, baik melalui penyuluhan maupun pelatihan.

Potensi jasa lingkungan kelautan lainnya yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi laut (perhubungan laut). Betapa tidak, sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Menurut catatan Dewan Kelautan Nasional, kemampuan daya angkut armada niaga nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen, sedangkan untuk ekspor baru mencapai 4 persen, sisanya dikuasai oleh armada niaga asing.

B. IMPLIKASI OTONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

Pada masa pemerintahan orde baru, eksploitasi sumberdaya alam (termasuk sumberdaya laut) lebih banyak memberikan manfaat terhadap Pemerintah Pusat dibandingkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang merupakan pemilik sumberdaya. Dengan dalih kepentingan nasional, sumberdaya alam yang ada di daerah dieksploitasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, dan bahkan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Oleh karena itu, wajar apabila muncul tuntutan dari berbagai daerah untuk memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya mereka termasuk sumberdaya kelautan.

Seiring dengan napas reformasi, pemerintah membuat undang-undang pemerintahan daerah (UUPD) No. 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Pengaturan mendasar yang dibuat dan untuk pertama kalinya dimuat dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UUPD ini adalah mengenai otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, yang mencakup kewenangan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal, dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk Daerah Propinsi dan sepertiga dari batas propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya kelautan meliputi kewenangan dalam: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan (c) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

B.1. Implikasi terhadap Pengelolaan Secara Terpadu

Jika selama ini terdapat kesan bahwa Pemerintah Daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan sangatlah wajar mengingat manfaat terbesar dari sumberdaya tersebut tidak mereka nikmati, melainkan dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka manfaat terbesar dari sumberdaya kelautan akan diperoleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang/ kekuasaannya?

Pertanyaan di atas penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestariannya sumberdaya kelautan. Artinya, bahwa sumberdaya kelautan dapat dieksploitasi untuk kemaslahatan manusia namun tidak menjadikan lingkungan termasuk sumberdaya itu sendiri menjadi rusak.

Isyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam pasal 10 ayat [1], bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung-jawab disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya Pemerintah Daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut. Upaya proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan sumberdaya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang. Penanganan seperti ini dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategis (RENSTRA) pengelolaan sumberdaya kelautan terpadu dari setiap daerah propinsi, kabupaten/kota, dengan cara menyusun zonasi kawasan pesisir dan laut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Keseluruhan tahapan ini merupakan rencana strategis yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah propinsi, kabupaten/kota dalam rangka mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu. Namun hendaknya proses perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

B.2. Implikasi terhadap Sumber Pembiayaan Pembangunan Sumberdaya Laut

Implikasi langsung dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah beralihnya kewenangan (semula wilayah laut menjadi kewenangan pusat) dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangannya di daerah agar menjadi keuntungan daerah berupa adanya peluang yang prospektif dalam mengelola sumberdaya (pesisir dan laut) dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan peluang bagi daerah, khususnya dalam hal:

Jurisdiksi dalam memperoleh nilai tambah atas Sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan, antara lain sumberdaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan biota laut lainnya serta pariwisata.
Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis Daerah.

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat [1] UU No 22 Tahun 1999, salah satu bidang yang bersifat lintas propinsi yaitu bidang perhubungan (disamping bidang pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan), di mana pengelolaan pelabuhan regional untuk peningkatan jasa pelayanan transportasi laut dan pengaturan alur pelayaran (regional dan antar regional) kewenangannya diserahkan kepada propinsi.

Manfaat langsung lainnya dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan dan pendanaan yang berasal dari (a) sharing Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, (b) biaya-biaya dari proses perijinan dan usaha, pajak pendapatan dan pajak lainnya, retribusi daerah, dan (c) pendapatan tidak langsung akibat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan kawasan pantai (desa-desa), pelabuhan, kawasan industri dan lain-lain dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Apabila sumber pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya kelautan belum sepenuhnya tergali dengan baik, daerah dapat membiayai pembangunan kelautan melalui dana APBD. Penggunaan dana APBD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat pantai/nelayan, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan, penelitian kelautan, pengumpulan dan analisis data kelautan, serta perencanaan pembangunan kelautan.

Selain itu, pembiayaan pembangunan kelautan dapat juga diupayakan dari sumber APBN (subsidi pemerintah) maupun bantuan luar negeri yang umumnya dalam bentuk-bentuk proyek kelautan yang dimaksudkan untuk pengembangan sumberdaya kelautan daerah. Dengan Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan proyek-proyek kelautan sudah dapat didesentralisasikan ke daerah yang nantinya menjadi sumber pembiayaan pembangunan kelautan di daerah.

B.3. Implikasi terhadap Dampak Negatif Pengelolaan Sumberdaya Laut

Optimisme seperti di atas merupakan dampak positif dari berlakunya otonomi daerah terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Namun demikian tidak berarti bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak negatif terhadap sumberdaya kelautan. Dampak negatif akan timbul, apabila Pemerintah Daerah seperti disebutkan di atas tidak memiliki persepsi yang tepat terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Artinya sumberdaya kelautan tidak semata-mata untuk dieksploitasi tetapi juga harus diperhatikan kelestariannya. Sebab dengan persepsi demikian, maka sumberdaya kelautan yang ada diupayakan dan dieksploitasi sebesarnya-besarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi berlebih dengan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada akhirnya akan menimbulkan masalah lainnya di kemudian hari. Jika hal ini terjadinya, maka pola pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan tidak ada bedanya dengan pola yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, yang perlu segera dibenahi adalah bagaimana agar Pemerintah Daerah memiliki persepsi yang tepat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya kelautan, di mana beralihnya beberapa wewenang pusat ke daerah khususnya daerah perbatasan propinsi, disamping terdapat keuntungan, juga sekaligus menjadi beban dan tanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaannya di kawasan perbatasan antar propinsi tersebut, seperti: sumberdaya ikan yang beruaya, over-eksploitasi, degradasi lingkungan, pencemaran, dan keamanan maupun keselamatan pelayaran. Hal-hal tersebut hanya merupakan akibat lanjutan dari beberapa masalah berikut ini:

Belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir dan laut. Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi tersebut (RT/RW, zonasi) untuk dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha yang diharapkan dapat menanamkan investasinya, serta pedoman bagi instansi di daerah (Tk I dan II) dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut yang terdidik dan terlatih. Sehingga kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-lainnya.
Ketersediaan data dan informasi pesisir dan laut sangat terbatas (seberapa besar potensi pesisir dan laut yang dapat terdeteksi misalnya bahan tambang, perikanan, dan pariwisata).
Terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang kelautan. Sehingga bagaimana upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan/SDL dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terjawab (keterbatasan kemampuan teknologi untuk dapat menggali potensi SDL).

C. ARAHAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT BAGI DAERAH OTONOM

Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di atas baru merupakan landasan yang kuat untuk mencapai pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumberdaya laut, maka perlu adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengelola sumberdaya kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan. Berikut ini beberapa arahan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun sumberdaya kelautan untuk mencapai pembangunan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

C.1. Arahan Umum Pengelolaan Pembangunan Sumberdaya Kelautan

Sebagaimana tersirat dalam definisi pembangunan berkelanjutan di atas, bahwa pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan (sustainable) apabila tingkat (laju) pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkannya secara agregat (totalitas) tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Sementara itu, daya dukung lingkungan suatu kawasan ditentukan oleh kemampuannya di dalam menyediakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup serta kegiatan pembangunan manusia, yaitu:

(1) ketersediaan ruang (space) yang sesuai (suitable) untuk tempat tinggal/permukiman dan berbagai kegiatan pembangunan;

(2) ketersediaan sumberdaya alam untuk keperluan konsumsi dan proses produksi lebih lanjut;

(3) kemampuan kawasan untuk menyerap/mengasimilasi limbah sebagai hasil samping dari kegiatan manusia dan kegiatan pembangunannya; dan

(4) kemampuan kawasan menyediakan jasa-jasa penunjang kehidupan (life-supporting systems) dan kenyamanan (amneties) seperti udara bersih, air bersih, siklus hidrologi, siklus hara, siklus biogekimia, dan tempat-tempat yang indah serta nyaman untuk rekreasi dan pemulihan kedamaian jiwa (spiritual renewal). Atas dasar pengertian pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan kawasan tersebut di atas, maka secara ekologis terdapat empat persyaratan agar pengelolaan sumberdaya kelautan daerah dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, yaitu:

a. Pertama, adalah bahwa di dalam suatu kawasan (jika mungkin) ditetapkan terlebih dahulu tiga mintakat/zona (zone), yaitu:

1. zona preservasi,

2. zona konservasi, dan

3. zona pemanfaatan intensif.

Dalam hal ini, yang dimaksud zona preservasi adalah suatu kawasan yang mengandung atribut biologis dan ekologis yang sangat penting (vital) bagi kelangsungan hidup ekosistem beserta biota (organisme) yang hidup di dalamnya termasuk kehidupan manusia, seperti keberadaan spesies langka atau endemik, tempat asuhan dan berpijah (nursery and spawning grounds) berbagai biota laut, alur ruaya (migratory routes) ikan dan biota laut lainnya, dan sumber air tawar. Oleh karena itu, di dalam zona preservasi tidak diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan/pembangunan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Zona konservasi adalah kawasan yang diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan, tetapi dengan intensitas (tingkat) yang terbatas dan sangat terkendali, misalnya berupa wisata alam (ecotourism), perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan (responsible fisheries), dan pengusahaan hutan mangrove secara lestari. Sedangkan, zona pemanfaatan intensif adalah kawasan yang karena sifat biologis dan ekologisnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang lebih intensif, seperti industri, pertambangan, dan pemukiman padat penduduk.

b. Kedua, adalah bahwa jika kita memanfaatkan sumberdaya dapat pulih, seperti sumberdaya ikan atau hutan mangrove, maka laju (tingkat) pemanfaatannya tidak boleh melebihi kemampuan pulih (potensi lestari) sumberdaya tersebut dalam periode waktu tertentu. Dalam bidang perikanan tangkap, misalnya, potensi lestari biasanya didefinisikan sebagai MSY (maximum sustainable yield atau Hasil Tangkap Maksimum yang Lestari), seperti yang tercantum pada Lampiran 1 untuk berbagai kelompok stok ikan di sembilan wilayah perairan laut Indonesia. Sementara ini, sudah ada pedoman dari Direktorat Jenderal Perikanan bahwa tingkat penangkapan/pemanenan suatu stok ikan tidak boleh melebihi 80% dari nilai MSY-nya. Dalam pada itu, untuk sumberdaya tak dapat pulih, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan bahan tambang lainnya, pedomannya adalah bahwa kegiatan pemanfaatan (eksploitasi), proses produksi (pengolahan) dan distribusi/transportasinya harus dilakukan secara cermat, sehingga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, laju pemanfaatannya pun harus diatur sedemikian rupa, sehingga ditemukan alternatif penggantinya sebelum sumberdaya ini habis (exhausted) atau memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

c. Ketiga, jika kita menggunakan kawasan laut sebagai tempat pembuangan limbah, maka syarat pertama adalah bahwa jenis limbah tersebut bukan yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selain itu, jumlah (beban, load) limbah yang dibuang ke dalam kawasan laut termaksud harus tidak melampaui kapasitas asimilasi (assimilative capacity) dari perairan tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kapasitas asimilasi adalah kemampuan kawasan perairan laut di dalam menerima jumlah limbah tertentu, tanpa mengakibatkan penurunan fungsi (peruntukan) perairan termaksud atau tanpa menimbulkan kerusakan ekologis atau penurunan kesehatan manusia yang menggunakan perairan.

d. Keempat, di dalam melakukan kegiatan rancangan (design) dan konstruksi atau modifikasi bentang alam (morfologi) pantai atau laut dalam, seperti pembangunan dermaga laut (jetty), struktur pemecah gelombang (breakwaters), dan marina, harus disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika biogeofisik setempat, termasuk pola arus, gelombang, dan struktur geologi.

C.2. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya

Dalam kasus pengelolaan sumberdaya kelautan yang bersifat lintas Propinsi dan atau lintas Kabupaten/Kota secara optimal dan berkelanjutan, maka kegiatan yang terdapat di masing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kota hendaknya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas. Pola pengelolaan seperti ini dapat dilakukan antara lain di antara Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang dipisahkan oleh Teluk Bone, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Lampung yang dibatasi oleh Selat Sunda, atau pun antara Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan pesisir dan laut di kedua propinsi sesungguhnya saling terkait melalui pergerakan massa air laut (arus laut), migrasi biota laut, bahan organik, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan propinsi yang terdapat di dalam kawasan tersebut hendaknya mempunyai Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Management Plan) masing-masing dengan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

RPWP (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir) tersebut pada prinsipnya harus mencakup dua hal utama, yaitu: (1) kebijakan, strategi dan program untuk mendayagunakan potensi pembangunan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan dan permintaan pasar; dan (2) kebijakan, strategi dan program untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan baik yang bersifat biofisik maupun sosial-ekonomi dan budaya.

Secara lebih spesifik, RPWP tersebut hendaknya juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

Penetapan batas wilayah pesisir sebagai suatu satuan pengelolaan (a management unit).
Tata ruang wilayah pesisir sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan di atas.
Penentuan jenis kegiatan pembangunan (seperti perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, dan konservasi) beserta intensitas (laju)-nya untuk lima tahun atau dua puluh lima tahun ke depan.
Pedoman pengelolaan pencemaran dan pemeliharaan kualitas perairan laut.
Pedoman konservasi habitat pesisir yang vital (seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, dan padang lamun) dan biota atau satwa langka/dilindungi.
Deskripsi tentang struktur dan mekanisme organisasi untuk melaksanakan RPWP, termasuk tanggung jawab dan hubungan antar stakeholders (pihak terkait) baik kalangan pemerintah (tingkat II, tingkat I, dan pusat), swasta, maupun swadaya masyarakat.

C.3. Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Lintas Batas Propinsi

Pada dasarnya pengelolaan sumberdaya kelautan yang bersifat tetap (tidak bergerak) seperti mineral dan bahan tambang yang terdapat di dasar laut dan daratan pesisir, hutan mangrove, dan terumbu karang) tidak akan menimbulkan masalah antar daerah asal dilakukan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Akan berbeda halnya dengan sumberdaya kelautan yang bergerak seperti beberapa jenis ikan dan biota laut lainnya (penyu misalnya) yang bermigrasi. Jenis-jenis ikan/biota laut tertentu, seperti tuna, cakalang, udang penaeid, dan penyu, bisa saja bertelur dan memijah di kawasan perairan yang termasuk wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu, tetapi membesarkan dirinya di kawasan perairan daerah lainnya. Demikian pula halnya dengan para nelayan, kadangkala nelayan dari satu daerah tertentu melakukan penangkapan di daerah lainnya misalnya nelayan Bone menangkap ikan di perairan Kolaka, atau nelayan Jawa Barat menangkap ikan di perairan Lampung atau sebaliknya.

Untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bersifat lintas batas (shared stock) antar kedua daerah atau lebih secara berkesinambungan, perlu dibuat tim kerjasama kedua propinsi. Tim ini bertugas:

menentukan kuota penangkapan untuk nelayan masing-masing propinsi;
merumuskan pedoman pengelolaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan kaidah responsible fisheries yang telah ditetapkan oleh FAO (1995);
melakukan kegiatan MCS (Monitoring, Controlling, and Surveilance); dan bersama instansi terkait melakukan aksi penegakan hukum (law enforcement).

Pola kerjasama seperti ini telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain misalnya Filipina. Pengelolaan suatu teluk misalnya, yang melibatkan lebih dari satu Pemerintah Daerah, kemudian menyusun suatu tim pekerja (technical working group), kelompok inilah menjembatani antara pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan pengelolaan teluk. Aspek lain yang bersifat lintas batas adalah perhubungan laut, kabel dasar laut, dan pencemaran. Misalnya, pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Lampung bisa saja menyebar ke wilayah perairan Jawa Barat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, segenap aspek ini harus dikelola secara bersama antar kedua propinsi. Tim yang sama untuk perikanan dapat saja diberi tugas tambahan untuk menangani pengelolaan ketiga aspek ini. Upaya-upaya yang perlu dilakukan guna menjawab tantangan/hambatan, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi sumberdaya serta pengelolaan yang meliputi pelestarian, konservasi, rehabilitasi, pengamanan, keselamatan, pencemaran, abrasi, interusi, sedimentasi pada kawasan pesisir dan laut perbatasan antara propinsi meliputi:

Upaya penyempurnaan peraturan tentang pemanfaatan ruang wilayah secara lebih operasional. Sehingga dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi tumbuhnya investasi masyarakat/dunia usaha, acuan/pedoman dalam pengembangan wilayah perbatasan antara propinsi secara lebih efisien dan efektif bagi semua sektor pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/dunia usaha. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak khususnya masyarakat luas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan;
Upaya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu dan sinergis antara propinsi terhadap rencana pengembangan kawasan strategis regional (lintas wilayah dan sektor) melalui program-program pengembangan Wisata Bahari, Pengembangan Transportasi Laut, Pengelolaan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata terpadu.
Upaya peningkatan kerjasama antar daerah (Tk I, Tk II) dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
Upaya bersama dalam peningkatan dan pengembangan institusi yang ada guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Upaya-upaya bersama penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/daerah dengan kerjasama berbagai pihak (stakeholders). Hal ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi (lembaga penelitian) di kedua propinsi untuk berperan aktif;
Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat dalam menangani konservasi kawasan pesisir dan laut guna menjamin keberlanjutan fungsi kawasan melalui program-program rehabilitasi dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup (terumbu karang, abrasi dan sedimentasi, pencemaran, ikan hias, bakau).

C.4. Pendekatan Co-management

Pada hakekatnya kebijakan pembangunan sumberdaya kelautan seperti yang diuraikan di atas beserta hasilnya adalah merupakan proses politik. Dalam pengertian, bahwa kebijakan tersebut tersusun dan terimplementasikan melalui proses negosisasi antar berbagai stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan segenap kaidah pembangunan berkelanjutan yang baik-baik seperti di atas sangat tergantung pada kemauan dan komitmen segenap stakeholders tersebut. Untuk dapat menarik kemauan dan komitmen politik stakeholders, maka pendekatan pembangunan masa lalu yang sangat sentralistik dan top-down harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif. Pengelolaan bersama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (LSM) seyogyanya diterapkan untuk mengelola pembangunan sumberdaya kelautan.

Sumber : http://www.pantai.netfirms.com

BATAS LAUT DAN PULAU-PULAU TERLUAR

2009-06-24T17:59:00.001+07:00

Oleh: Drs. Josdy Damopolii MAP

Kepala Seksi Analisa dan Pengkajian; DPNARMTM Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya.

DINAMIKA lingkungan strategis pada tatanan global, regional dan nasional akan senantiasa berubah dan sulit diprediksi. Kecenderungan global seperti ini akan mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis regional yang pada akhirnya berdampak pada kondisi nasional. Demikian juga dengan kondisi saat sekarang ini pengaruh ekonomi global yang berimbas pada kenaikan harga minyak dunia turut berpengaruh terhadap perekonomian bangsa Indonesia.

Di tingkat regional, sebagai dampak dari belum terselesainya status wilayah perbatasan antar negara serta diwarnai dengan krisis energi dan sumber daya alam yang tengah melanda. Hingga permasalahan perbatasan dan klaim atas wilayah terutama yang memiliki kandungan potensi sumber daya alam mineral dan fosil sangat potensial menjadi pemicu ketegangan antar negara yang saling bertetangga.

Beberapa wilayah laut perbatasan Indonesia yang banyak menyimpan kekayaan minyak seperti Cela Timor, Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan, dan blok Ambalat yang berada di Laut Sulawesi tidak tertutup kemungkinan akan gangguan kembali dan klaim wilayah oleh negara bertetangga yang langsung berbatasan. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin menipisnya krisis energi dan sumberdaya alam yang tengah melanda dunia sehingga memaksa negara-negara tetangga yang berbatasan wilayah Indonesia akan mengeksplorasi dan mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka.

Pulau-pulau terluar banyak sengketa wilayah laut yang terjadi di beberapa negara di dunia yang memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikannya bahkan sampai menimbulkan perang, seperti antara Inggris dan Argentina beberapa waktu lalu yang memperebutkan Kepulauan Malvinas/Vocland`. Kasus Sipadan-Ligitan yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia, merupakan pengalaman buruk Indonesia.

Di sini terlihat, Indonesia belum bisa mengelola dengan baik keberadaan pulau-pulau kecil termasuk karang-karang yang ada pada terluar wilayah Indonesia. Selain sebagai bukti kuat batas wilayah negara, pulau-pulau dan karang-karang tersebut juga mempunyai prospek yang menjanjikan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ini berarti penanganannya tidak hanya dibebankan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan, TNI, Kepolisian,

Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Luar Negeri saja tetapi juga terkait dengan departemen lain seperti Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Oleh sebab itu perlu adanya sinergi antar departemen dan instansi terkait dalam pengelolaan pulau-pulau dan karang terluar Indonesia melalui promosi pariwisata, program transmigrasi, pembangunan pusat ekonomi baru. Banyak sekali pulau-pulau kecil yang mempunyai panorama pantai sangat indah dan alami,sehingga merupakan aset yang sangat berharga dalam pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata bahari. Departemen Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan instansi terkait dapat mempromosikan keberadaan pulau-pulau indah tersebut untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Selama ini program perpindahan penduduk dari Jawa, Madura dan Bali biasanya menuju pulau-pulau besar (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) dan berorientasi ke arah pertanian. Kenapa pola ini tidak dikombinasi dengan perpindahan penduduk ke pulau-pulau kecil terluar Indonesia? Dengan demikian, pemerataan distribusi penduduk Indonesia secara geografis tetap tercapai, bahkan tercapainya tujuan lain seperti pertahanan dan keamanan.

Aktivitas penduduknya pun tidak hanya berorientasi pada pertanian saja tetapi juga perikanan. Dengan adanya penduduk di pulau-pulau terluar tersebut maka tidak mungkin akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

Studi kasus Indonesia-Singapura Menurut Pasal 47, Ayat (1) UNCLOS, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Penarikan garis tersebut mencakup lebar (batas) Laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Garis pangkal kepulauan merupakan garis pangkal lurus yang ditarik menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari negara kepulauan. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak kepulauan atau kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan.

Maka, penarikan garis pangkal lurus kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum kepulauan. Pengertian konfigurasi umum kepulauan merupakan pengertian yang tujuannya identik dengan pengertian arah umum pantai dan dimaksudkan untuk mencegah perluasan laut teritorial suatu negara dengan cara yang tidak sewajarnya. Citra satelit Landsat-ETM (Enhanced Thematic Mapper) yang direkam pada 2 April 2002 digunakan untuk menentukan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.

Pulau-pulau terluar Indonesia yaitu Pulau Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Karang Helen Mars, Karang Benteng, Batu Berhanti, Pulau Nongsa, Tanjung Sading dan Tanjung Berakit, yang berbatasan dengan Singapura diidentifikasi dengan citra satelit Landsat-ETM. Masalah yang cukup krusial dalam pemisahan darat dan air adalah pada banyaknya awan dan kabut yang terdapat pada citra. Tetapi hal ini dapat diatasi jika mengombinasikannya dengan data satelit SAR (synthetic aperture radar). Hal lain yang juga cukup sulit adalah identifikasi karang yang masuk definisi pulau.

Identifikasi karang dilakukan dengan membandingkan citra satelit dengan Peta Garis Pangkal Wilayah Negara Kepulauan Indonesia, Laut Natuna dan Selat Malaka; Selat Singapura skala 1:200.000 (tahun 1999, dari Bakosurtanal). Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh dalam penentuan batas wilayah laut adalah karakteristik pasang surut wilayah yang dikaji.

Bagaimanapun juga, teknologi satelit penginderaan jauh dapat meminimalkan penggunaan waktu dan biaya dalam melakukan survei pulau-pulau serta karang terluar Indonesia. Monitoring keberadaan pulau-pulau dan karang tersebut pun dapat dilakukan dengan teknologi ini yaitu dengan data time series. Dengan adanya sistem inventarisasi pulau-pulau dan karang terluar Indonesia secara sistematik maka pengelolaannya akan lebih mudah baik yang terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun untuk tujuan lainnya seperti pengembangan daerah wisata bahari, program transmigrasi maupun tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Mudah-mudahan tidak ada lagi sengketa batas wilayah negara seperti kasus Ambalat, dan tidak ada lagi keraguan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dan membangun pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia.

Ambalat menjadi berita utama di media cetak maupun elektronik pada 2005. Blok Ambalat khususnya Blok ND6 dan Blok ND7 yang luasnya hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat menjadi pusat perhatian, menyusul klaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Malaysia pun tidak sekadar klaim, karena berdasarkan peta wilayah Malaysia 1979 telah memasukkan Ambalat dalam wilayah Malaysia serta berdasarkan the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958, the Continental Self Convention 1958. Tapi klaim Malaysia ditolak tegas Indonesia yang tidak mengakui peta wilayah Malaysia 1979 (peta ini juga digunakan Malaysia dalam mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan). Selain itu, seharusnya Malaysia tidak menggunakan the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958, melainkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 83, karena Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasinya. Selain itu, menurut pakar hukum laut internasional, Hasyim Djalal, Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur. Antara Sabah, Malaysia, dan kedua blok itu terdapat laut dalam yang tak mungkin bisa dikatakan kedua blok itu kelanjutan alamiah Sabah. Kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara atas wilayah laut yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Untuk itu, Indonesia harus dapat membuktikan, Blok Ambalat dan Ambalat Timur bukan kelanjutan alamiah dari Sabah tetapi merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur. Pada dasarnya penetapan batas laut antarnegara (maritime delimitation) harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral bukan bersifat unilateral. Perlu dicatat, sengketa Ambalat tidak bisa diajukan ke Mahkamah Internasional jika salah satu negara menolaknya. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 secara formal, Indonesia telah diakui masyarakat internasional sebagai negara kepulauan yang secara tertulis tertuang dalam konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (United Nations Convention On the Law Of the Sea) pada 1982, dan telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Sebagai konsekuensinya, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memperjelas dan menegaskan batas wilayahnya dalam bentuk peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Indonesia dapat pula membuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi datum geodetis yang diperlukan, menggambarkan perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen wilayah perairan Indonesia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan mendepositkannya pada Sekretaris Jenderal PBB. Hingga kini, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Semua perbatasan itu belum dapat diselesaikan. Batas wilayah dikatakan jelas dan tegas jika batas tersebut telah memiliki kepastian hukum dan batas tersebut dapat diukur serta diwujudkan dalam bentuk peta. Dalam mewujudkan ketegasan batas wilayah diperlukan survei pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standar dan aturan kartografis. Survei pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan ke wilayah melalui survei darat maupun laut, dengan survei udara, atau secara tidak langsung dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh. Arti strategis sementara itu menurut Menteri Pertahanan Juono Sudarsono pihaknya membutuhkan anggaran sekitar 2,5 triliyun hingga 3 triliyun untuk mengamankan pulau terluar RI, usai menjadi pembicara tamu dengan kepala perwakilan media massa asing di Jakarta, dana tersebut, katanya diperuntukkan bagi 17 departemen yang menangani masalah pengamanan pulau-pulau terluar wilayah RI terutama pulau-pulau terluar yang memiliki kandungan sumber daya mineral potensial seperti minyak, dana sebesar itu diperuntukan bagi pembangunan suar dan pos-pos pengamanan baik di darat maupun laut, termasuk bagi aparat TNI dan Polri serta petugas dari departemen lain seperti Departemen Kelautan dan Perikanan.#

Deforestasi Mangrove dan Pencemaran Perairan Pengaruhnya Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Di Kota Semarang Jawa Tengah

2009-05-26T10:22:00.004+07:00

Oleh : Dedi Syafikri
Email : fik_marine@yahoo.co.id

1. Dampak Deforestasi Mangrove, Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Di Kota Semarang

Sumberdaya wilayah pesisir dan laut, merupakan sumberdaya yang bersifat open access dan common property, sehingga setiap orang/stakeholder berhak memanfaatkannya dengan tujuan memperoleh nilai atau keuntungan secara ekonomi (economic rent). Pola pemanfaatan yang demikian cenderung mengarah kepada deplesi sumberdaya, sehingga jika tidak ada upaya untuk menjaga kelestariannya seperti konservasi dikhawatirkan terjadi kelangkaan (scarcity) sumberdaya yang mengarah kepada kepunahan. Hal ini bukan hanya sekedar teori belaka namun sudah sangat nyata dan begitu mudah kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini. Misalnya pemanfaatan hutan mangrove yang tidak proporsional sehingga mengakibatkan keseimbangan ekosistem yang bersimbiosis dengannya ikut pula merasakan dampaknya, misalnya terjadi penurunan stock ikan di laut yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil tangkapan neyan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hutan mangrove memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan khususnya wilayah pesisir. Secara ekologis mangrove merupakan penyedia nutrient terbesar di lingkungan estuaria. Hutan mangrove menjadi sumber nutrient dan tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan baik yang hidup menetap (sedentary) di area mangrove tersebut maupun bagi ikan peruaya (migratory). Mangrove juga sangat berperan dalam menjaga kesetabilan dan transfer energi dalam rantai makanan. Daun mangrove yang jatuh dan masuk ke dalam air kemudian teruraikan oleh mikro organisme (bakteri dan jamur). Hasil penguraian ini merupakan makanan bagi larva dan ikan kecil dan pada gilirannya menjadi mangsa ikan yang lebih besar yang bermukim atau berkunjung ke habitat mangrove tersebut.

Selain berperan sebagi feeding ground bagi biota perairan termasuk ikan, hutan mangrove juga berperan sebagi tempat untuk melakukan proses reproduksi misalnya bertelur dan memijah atau biasa disebut sebagai spawning ground, tempat mengasuh dan membesarkan (nursery ground), dan juga sebagai tempat berlindung yang aman bagi berbagai juvenil dan larva ikan serta kerang (shellfish) dari predator.

Luasan mangrove di bagian pesisir utara kota Semarang tahun 2003 adalah 135.358 ha dan jumlahnya mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 93.560 ha. Sebagian besar diduga disebabkan oleh adanya deforestasi mangrove (konversi lahan) menjadi peruntukan lain misalnya pemukiman, lahan pertambakan dan industri. Dengan berkurangnya luasan area mangrove maka secara ekologis tempat yang biasa dimanfaatkan oleh ikan untuk mencari makan, melakukan kegiatan reproduksi, pengasuhan dan perlindungan dengan sendirinya juga akan semakin berkurang. Hal ini tentunya akan menghambat proses recruitment dari organisme yang berasosiasi dengan tumbuhan mangrove ini khususnya bagi ikan-ikan yang hidup di sekitar area tersebut maupun bagi ikan peruaya (migratory), sehingga dampak berikutnya yang terjadi adalah berkurangnya ketersediaan atau stock ikan di laut. Hal itu terbukti dengan penurunan hasil tangkapan nelayan dari 263.519 kg (tahun 2003) menjadi 14.996 kg (tahun 2006). Dengan demikian diduga ada keterkaitan antara luasan mangrove dengan proses recruitment ikan dan biota laut lainnya yang pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan atau stock ikan yang tergambar dari menurunnya jumlah hasil tangkapan nelayan di kota Semarang.

Menurunnya kualitas dan juga kuantitas (ukutan dan jumlah) dari hasil tangkapan ikan para nelayan di kota Semarang maupun di Indonesia atau bahkan juga di dunia, secara umum diakibatkan oleh ketersediaan stock ikan di laut dewasa ini mengalami penurunan. Hal ini setidaknya diakibatkan oleh dua hal pokok yaitu, pertama proses recruitment biota dalam hal ini ikan, yang meliputi kelahiran (natality) dan pertumbuhan dan kedua adalah kematian (mortality) yang diakibatkan oleh penengkapan dan penyakit. Sedangkan factor lain yang ikut memberi pengaruh adalah emigrasi dan imigrasi. Namun secara umum dan berdasarkan realita yang ada kemampuan recruitment ikan dan besarnya jumlah penangkapan merupakan factor penentu utama ketersediaan atau stock ikan di laut.

Berbicara mengenai recruitment tentunya terkait dengan factor-faktor yang mendukung proses perekrutan tersebut. Beberapa diantaranya adalah tempat dimana proses recruitment itu berlansung, dan apa yang dibutuhkan selama proses recruitment. Secara umum biota perairan sebagai contoh ikan biasanya melakukan proses reproduksi dan bertelur di area hutan mangrove. Hal ini dilakukan karena selain relative aman untuk proses pembuahan juga untuk menghindari pemangsaan dari hewan-hewan predator yang akan memangsa telur dan larva ikan tersebut. Kawasan mangrove cenderung lebih terlisolasi jika dibandingkan dengan perairan terbuka lainnya misalnya lautan lepas. Untuk itu ikan dan organisme perairan lainnya memilih hutan mangrove sebagai tempat untuk berreproduksi (spawning) sekaligus sebagai area pengasuhan dan pembesaran (nursery ground). Selain menyediakan tempat berlindung, kawasan hutan mangrove juga menyediakan nutrient yang cukup untuk dimanfaatkan selama masa reproduksi (spawning), dan juga pertumbuhan baik larva, juvenile maupun ikan dewasa.

Secara fisiologis beberapa jenis ikan khususnya ikan demersal dan pelagic mengalami siklus hidup yang mana salah satu mata rantai siklusnya adalah berada di perairan bersalinitas lebih rendah dibandingkan salinitas air laut biasanya, misalnya di perairan sekitar muara sungai (estuary) atau biasanya di area hutan mangrove. Beberapa jenis ikan ini ada yang masa larva dan juvenilnya di kawasan mangrove kemudian dewasanya di laut lepas, ada pula yang memang aktifitas spawningnya di lakukan di area mangrove. Maka bagi ikan jenis ini, hutan mangrove menjadi suatu tempat yang sangat penting bagi proses recruitment untuk mempertahankan keberlansungan hidupnya. Sedangkan bagi ikan-ikan peruaya (migratory) kawasan mangrove biasa digunakan sebagai tempat peristirahatan sementara sebelum melanjutkan peruayaannya.

2. Dampak Pencemaran Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Di Kota Semarang

Lingkungan pantai khususnya daerah estuaria merupakan daerah yang sangat rentan dan selalu mengalami perubahan, karena daerah tersebut menjadi tempat bertemunya dua kekuatan, yaitu yang berasal dari daratan berupa aliran air sungai yang membawa asupan sedimen dan mineral lainnya dari daratan serta yang berasal dari lautan yang berupa arus, gelombang dan pasang-surut.

Secara ekologis perairan estuaria juga memiliki peran yang hampir sama dengan hutan mangrove. Dimana kawasan ini sering dimanfaatkan sebagai spawning ground, nursery ground dan feeding ground oleh ikan dan organisme laut lainnya. Kerusakan estuary yang diakibatkan oleh pencemaran dan degradasi lingkungan lainnya mengakibatkan fungsi ekosistem tersebut tidak berjalan maksimal. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi proses recruitment biota di laut khususnya ikan. Sebagaimana kita sadari kegagalan recruitment tentunya akan berimplikasi pada kualitas dan jumlah stock sumberdaya ikan yang tersedia di laut.

Aktivitas manusia merupakan penyebab utama dari terjadinya polusi di laut dunia. Sebagian besar polusi yang terjadi di laut berasal dari aktivitas di darat misalnya industri, pertanian dan pariwisata. Aktivitas tersebut akhirnya menimbulkan dampak berupa hancurnya terumbu karang, penumpukan sampah, timbunan zat kimia berbahaya, sampai peningkatan suhu permukaan laut sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Global warming (pemanasan global) merupakan salah satu penyebab perubahan dari struktur kimia yang ada di lautan dan proses perubahan ekosistem laut lainnya, dan hal tersebut merupakan ancaman terhadap jutaan spesies biota laut yang tidak dapat bertahan dengan temperatur yang tinggi termasuk beberapa jenis ikan yang menjadi sasaran tangkap para nelayan.

Tingkat pencemaran di pesisir utara Jawa Tengah saat ini sangat memperihatinkan. Di sepanjang wilayah pesisir dan pantai kota Semarang misalnya terdapat berbagai macam aktifitas manusia diantaranya; pertambakan, pemukiman penduduk, pariwisata, arus transportasi laut yang masuk dan keluar pelabuhan Tanjung Emas, serta kegiatan peridustrian. Aktifitas-aktifitas ini tentunya akan memberikan dampak dan tekanan bagi lingkungan perairan khususnya estuary. Limbah industri dan rumah tangga, sebagian besar dibuang ke kelaut melalui aliran sungai kemudian sampai ke estuary dan pada akhirnya masuk ke laut. Begitu pula dengan limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata dan bahkan sauh kapal juga dibuang di sekitar area ini. Limbah-limbah tersebut sangat berbahaya bagi kelansungan hidup organisme perairan dan juga mempengaruhi siklus hidup dan juga ketersediaan ikan di laut serta kesehatan manusia yang memakannya.

Beberapa kajian dan penelitian telah membuktikan bahwa perairan estuari di sepanjang pantai kota Semarang telah terjadi pencemaran terutama logam berat Cu, Cr, Cd, Zn, dan Pb ditemukan sudah melewati ambang batas. Khusus Cu, bahkan kadarnya telah melewati ambang batas, sampai di perairan laut. Bahan pencemar biasanya terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh ikan dan hewan air lainnya, sehingga kadar bahan pencemar dapat mencapai level yang berbahaya baik bagi kehidupan ikan dan hewan air tersebut. Dalam Widodo (1980) dikatakan bahwa toksisitas logam-logam berat yang melukai insang dan struktur jaringan luar lainnya, dapat menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses anoxemia, yaitu terhambatnya fungsi pernapasan yakni sirkulasi dan eksresi dari insang. Unsur-unsur logam berat yang mempunyai pengaruh terhadap insang adalah timah, seng, besi, tembaga, kadmium dan merkuri.

Banyak hasil penelitian yang menyatakan pengaruh logam berat ini terhadap biota. Pengaruhnya dapat berupa gangguan fisik misalnya perubahan bentuk dan ukuran tubuh ikan, gangguan fisiologis berupa menurunnya jumlah telur (fekunditas), mempengaruhi tingkat fertilisasi, indeks kematangan gonat, bahkan juga dapat mempengaruhi sifat genetika dari biota yang tercemar. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kematian larva (mortalitas tinggi) sampai pada menurunnya tingkat atau kemampuan hidup (survival rate) biota (larva, juvenile, maupun dewasa). Dikatakan dalam FAO (1971) bahwa sifat toksis yang lethal dan sublethal dari bahan pencemar dapat menimbulkan efek genetik maupun teratogenik terhadap ikan dan biota perairan lainnya misalnya terjadi gangguan pada saraf pusat sehingga ikan tidak bergerak atau bernapas sampai akhirnya menimbulkan kematian. Hal ini juga di pertegas oleh Harris (1971) dalam Sanusi (1980) pengaruh pencemaran merkuri terhadap ekologi bersifat jangka panjang, yaitu meliputi kerusakan struktur komunitas, keturunan, jaringan makanan, tingkah laku hewan air, fisiologi, resistensi maupun pengaruhnya yang bersifat sinergisme.

Bagi biota pelagis yang memiliki kemampuan berpindah (migratory), mereka memilih untuk mencari perairan yang lebih sesuai dan mendukung proses kehidupan dan juga recruitmentnya, sedangkan bagi biota yang bersipat menetap (sedentary) cenderung mengakumulasi bahan pencemar tersebut dengan resiko terkena dampak dari polutan tersebut. Dengan demikian wajar jika stock ikan di perairan Semarang menjadi rendah dan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan.

Semakin meningkatnya upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang kurang berwawasan lingkungan akan berdampak terhadap penurunan produktivitas primer perairan. Akibat lebih jauh adalah terjadinya penurunan kualitas perairan yang berimplikasi pada proses pemulihan (renewable) dan pengrekrutan (recruitment) biota termasuk ikan misalnya pada proses pertumbuhan, perkembangan, bahkan sangat mungkin mempengaruhi tingkat keanekaragaman jenis dan juga genetic ikan dan organisme perairan laut lainnya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas stock ikan di laut.

3. Kesimpulan

Deforestasi hutan mangrove menjadi kawasan pertambakan, perumahan, pariwisata dan juga industri serta pencemaran khususnya oleh beberapa unsur logam berat (Cu, Cr, Cd, Zn, dan Pb) akan menimbulkan tekanan dan degradasi lingkungan khususnya lingkungan pantai dan estuary . Degradasi tersebut berdampak pada rusak dan hilangnya habitat vital (spawning ground, nursery ground dan feeding ground) perairan pantai Semarang. Degradasi lingkungan pantai di Semarang ini memiliki keterkaitan dengan berkurangnya ketersediaan atau stock ikan di perairan ini sehingga berimplikasi pada menurunnya kuantitas dan juga kualitas hasil tangkapan nelayan setempat. Hal ini sekaligus memberi gambaran bahwa di perairan ini terindikasi telah mengalami over-fishing.

4. Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil pembahasan makalah ini dapat dijadikan sebagai bentuk upaya pengelolaan terhadap kondisi lingkungan pesisir di Kota Semarang, seperti dijelaskan sebagai berikut :
 Kerusakan hutan mangrove dapat diminimalisasi dengan melakukan penanaman kembali (reforestasi) mangrove dan realisasi sempadan sungai (50 m) dan sempadan pantai (100 m).
 Sedangkan untuk menanggulangi masalah pencemaran, pemerintah harus mempertegas peraturan mengenai tata cara pembuangan limbah termasuk mengontrol pemakaian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) oleh industri yang berada di sepanjang pesisir Kota Semarang, sekaligus memberi sangsi tegas bagi yang melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

FAO, 1971. Pollution An International Problem For Fisheries. Fishery Resources Division, Rome. 85 p.

Widodo, J, 1980. Toksisitas Biota Laut Disebabkan Oleh Pencemaran Merkuri. LPPL Semarang. 6 p.

Sanusi, Harpasis S, 1980. Sifat-sifat Logam Berat Merkuri Di Lingkungan Perairan Tropis. Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan, Fakultas Perikanan IPB, Bogor. 19 p.

MELIRIK PARIWISATA BAHARI KABUPATEN SUMBAWA

2009-05-22T08:09:00.003+07:00

Oleh : Dedi Syafikri
Email : fik_marine@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam beberapa abad lamanya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di wilayah Nusantara memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautan. Setelah puluhan tahun seakan diabaikan, baru di era reformasi, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan menjadi arus utama pembangunan nasional kita. Setidaknya, hal tersebut tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999. Banyak daerah di Indonesia kaya akan sumber daya laut dan pantai. Sayang, pemerintah daerah setempat belum optimal menggarap potensi kekayaan alam yang dimilikinya, khususnya wisata laut. (BEI News, 2005).
Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dapat menopang pembangunan perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah bahkan telah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang diharapkan mampu menyumbang devisa terbesar nasional menggantikan sektor migas pada akhir tahun 2004. Setelah mengamati devisa yang diperoleh pemerintah dari sektor pariwisata pada tahun 1997 sebesar 5,4 milyar dollar AS, atau menempati posisi ketiga setelah migas dan tekstil (Kompas, 28 Juni 2000).
Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang menyimpan potensi sumberdaya pesisir dan kelautan, baik hayati ataupun non-hayati yang cukup besar dan sangat menjanjikan untuk di kelola. Salah satu potensi tersebut adalah pariwisata bahari (ekowisata bahari, eduwisata, budaya dan resources), Selain potensi alam laut yang dimiliki kabupaten Sumbawa sebagai unsur utama wisata bahari, kabupaten Sumbawa juga memiliki unsur-unsur kebudayaan lokal lain yang diharapkan mampu mendukung perkembangan wisata bahari di wilayah ini.

B. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata potensial termasuk di dalam kegiatan "Clean industry" . Pelaksanaan wisata bahari yang berhasil apabila memenuhi berbagai komponen yakni terkaitnya dengan kelestarian lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya (Siti Nurisyah, 1998). Dengan memperhatikan komponen tersebut maka wisata bahari akan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
Pembangunan pariwisata di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wisata bahari dengan kesan penuh makna bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguha'n atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan tetapi juga diharapkan wisatawan dapat beipartisipasi langsiing untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir sehingga membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir dan dimasa kini dan masa yang akan datang. Jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsiing maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut (Siti Nurisyah, 1998). Konsep wisata bahari di dasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karaktersitik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Anomius, 2005).
Orientasi pemanfaatan utama pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam usaha mengembangkan kawasan wisata. Cultural dan physical aspect merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu :
a) Mempertahankan kelestarian lingkungannya
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
c) Menjamin kepuasan pengunjung
d) Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.
Disamping ke 4 aspek di atas kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi:
a) Daya dukung ekologis. Daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal penggunaan suatu kawasan.
b) Daya dukung fisik. Suatu kawasan wisata merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam areal tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas.
c) Daya dukung sosial. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan dimana melampauinya akan menimbulkan penurunanan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan.
d) Daya dukung rekreasi merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan.
Perencanaan kawasan wisata bahari didasarkan pada konsep ruang dan sirkulasi serta tapak yang ideal dapat memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi pengunjung untuk merasakan sesuatu yang ingin diperolehnnya. Untuk maksud tersebut maka suatu kawasan wisata bahari perlu memperlimbangkan:
a) Jarak atau rute yang praktis dimana semua obyek dan elemen sepanjang rute terfasilitasi dan tergambarkan. Ruang sebagai tempat pergerakan manusia hendaknya menunjukkan keharmonisan dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
b) Kondisi lingkungan mempakan obyek dalam pergerakan harus sesuai dengan persepsi pengunjung. Dengan demikian kawasan wisata bahari yang dibuat bukan hanya mempertimbangkan obyek dengan ruang saja tetapi juga obyek dengan pengunjung.
c) Rangkaian unsur-unsur dalam ruang harus tertata dengan baik dan dalam suatu rangkaian yang dapat diintepretasikan oleh pengunjung. Kaitannya dengan tapak yang ideal dari suatu kawasan wisata bahari maka fungsi suatu tapak harus serasi dengan kondisi dari tapak itu sendiri. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tapak wisata bahari yaitu:
a. Keterpaduan rencana dan desain; aspek ini mencakup profesionalisme dalam pengembangan kawasan pemilik, pengembang, bank, industri, partisipasi masyarakat dan sebagainya.
b. Kriteria desain yang digunakan mencakup kriteria fungsional, keterpaduan dengan perencanaan lannya, pengalaman pengunjung, otentik, kepuasan, dan estetika.
c. Sustainability dari tapak; aspek ini mencakup eko desaign ethics, tempat - tempat kultural, proteksi sumberdaya alam, peraturan pemerintah dan sebagainya (Anomius, 2005).

C. Potensi Wisata Bahari Kabupaten Sumbawa

Sebagaimana kita ketahui pariwisata merupakan salah satu pemasukan devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam, dengan daerah pantai yang sangat luas. Bisa kita lihat tempat-tempat wisata yang sangat populer diseluruh dunia karena keindahan pantainya, misalnya saja pantai-pantai di Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Karimunjawa di Jepara, Pangandaran di Jawa Barat, Raja Empat di Papua dan Bunaken di Sulawesi. Padahal Indonesia tidak hanya memiliki pulau dan pantai-pantai itu saja (tersebut di atas) sebagai daya tarik wisatanya, masih banyak lagi pantai-pantai yang lain. Salah satunya adalah pantai di daerah pesisir pulau Sumbawa, khususnya di kabupaten Sumbawa yang juga memiliki pontesi wisata bahari yang menarik dan unik.
Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur Timur dan 8” 8' sampai dengan 9” 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km2. Kabupaten sumbawa memiliki garis pantai sepanjang ± 600 Km, dimana setidaknya terdapat 10 kecamatan yang yang memiliki perairan pantai atau berada di wilayah pesisir, 10 kecamatan tersebut adalah kecamatan Tarano, Plampang, Maronge, Lape, Moyo Hilir, Lab. Badas, Utan, Rehee, Alas dan Alas Barat.
Kabupaten Sumbawa menyimpan potensi wisata bahari yang sangat menjanjikan terutama keindahan panorama alam laut yang dimilikinya. Berbagai macam aktifitas pariwisata yang dapat dijual melalui kegiatan wisata alam laut ini misalnya snorkeling, diving, surving, dan fishing. Adanya taman nasional P. Moyo dan beberapa kawasan konservasi karang dan mangrove di P. Rakit dan P. Ngali juga dapat diberdayakan sebagai aset untuk kegiatan pariwisata dan juga eduwisata. Keindahan dan panorama alam yang dimiliki Kabupaten Sumbawa tidak kalah jika dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya seperti P. Bali dan P. Lombok. Letaknya yang strategis yaitu tepat pada pada lingkaran emas pariwisata P. Bali, P. Lombok, P. Komodo, dan Tanah Toraja memungkinkan daerah ini dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata khususnya wisata bahari di Indonesia. Namun sampai saat ini potensi tersebut belum dapat diberdayakan secara optimal oleh Pemda setempat. Untuk itu sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu wisata laut di daerah ini, pemerintah setempat mencoba membuka kesempatan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.
Secara khusus, potensi wisata bahari di kabupaten Sumbawa cukup tinggi karena ditunjang oleh keindahan lingkungan alam dan sumberdaya alam yang melimpah. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek pariwisata yang banyak terdapat merupakan obyek daya tarik alam, khususnya daya tarik alam laut dan pantai (wisata bahari) yang seringkali digunakan untuk tempat rekreasi, edukasi, tempat berolah raga dan tempat bertamasya. Namun demikian potensi wisata bahari ini tidak dapat berdiri sendiri dan berkembang tanpa adanya dukungan dari unsur-unsur lain misalnya budaya dan sikap masyarakat setempat. Untuk itu keberagaman unsur-unsur budaya daerah dalam hal ini budaya Samawa diharapkan mampu menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri, sehingga dapat menambah wahana wisata di kabupaten ini selain wisata baharinya.
Saat ini pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berusaha meningkatkan arus kunjungan wisata, baik untuk wisatawan manca negara maupun untuk wisatawan nusantara. Dengan melihat potensi pariwisata yang ada, baik alam, seni budaya tradisional, maupun peninggalan kuno, di masa depan peluang investasi untuk pariwisata masih sangat terbuka.
Berikut beberapa objek wisata bahari yang dapat di kunjungi di kabupaten Sumbawa yang bersumber dari situs resmi pemerintah setempat diantaranya :
a. Pulau Bedil dan Keramat
Kawasan ini, hampir setiap minggu didatangi turis dari berbagai belahan dunia, seperti Jerman, Polandia, Jepang, Belanda juga turis dari daerah luar negeri lainnya.
b. Teluk Saleh (Saleh Bay)
Merupakan gugusan berpasir putih dengan koralnya yang indah dan beranekan ragam ikan hias dengan airnya yang tenang, sangat cocok sebagai tempat berenang, dan menyelam untuk melihat pemandangan bawah laut. Teluk Saleh merupakan perairan yang kaya dengan aneka ikan laut seperti ikan kerapu yang hasilnya telah diekspor ke berbagai negara antara lain Jepang, Hongkong dan Singapura. Dari Teluk Saleh ini tampak jelas Gunung Tambora yang mempunyai kawah (Caldera) terluas di dunia.
c. Pantai Ai Manis
Terletak di daratan pulau Moyo yang berpasir putih dan pemandangan bawah laut dengan terumbu karang dan tropikal fish-nya yang menawan serta hutan tropis yang ada disekitarnya menjadikan. Ai Manis sangat cocok bagi kegiatan camping, Snorkling, dan sebagainya. Dari Ai manis dapat disaksikan tenggelamnya matahari (Sunset). Jalan-jalan di hutan tropis sekitar Ai Manis akan tersaji secara alami flora dan fauna seperti rusa, sapi liar, Babi hutan, burung koakkao, kakatua dan burung gosong yang dilindung. Tidak jauh dari Ai Manis terdapat gua kelelawar. Ai Manis dapat ditempuh lebih kurang 30 menit dengan speed boat dari Ai Bari kecamatan Moyo Hilir.
d. Pulau Moyo ( Moyo Island)
Terletak Sebelah utara Sumbawa dan di mulut teluk Saleh dengan luas + 30 Ha. Pulau Moyo mempunyai obyek wisata darat dan laut. Hutan tropis pulau Moyo merupakan habitat kawanan rusa, sapi liar, babi hutan dan burung gosong (megapodius) yang dilindungi, juga terdapat air terterjun bertingkat mata jitu. Wisata baharinya menyediakan panorama bawah laut yang indah untuk kegiatan menyelam (Snorkling dan Skuba diving), bahkan mulai dari dermaga pulau moyo sudah dapat dilihat ribuan ikan kecil.
e. Pantai Kencana
Pantai Kencana yang jaraknya sekitar 11 Km dari Kota Sumbawa Besar merupakan pantai yang cukup menawan. Dengan bentuk pantai yang melengkung dan dikedua ujung lengkungannya masing-masing mempunyai rona tersendiri. Terutama dilengkungan bagian kanannya berdiri batu karang berbentuk alami dengan bolongannya yang setiap saat dicium ombak. Disekitar pantai juga tersedia fasilitas-fasilitas wisata berupa cottage dengan bentuk bangunan khas daerah Sumbawa.
f. Saliper Ate
Saliper berarti pelipur/penenang/penyejuk. Ate berarti hati. Sesuai dengan namanya pantai Saliper Ate berarti pantai yang dapat menenangkan/ menyejukan hati pengunjungnya. Terletak sekitar 5 Km kearah barat kota Sumbawa Besar, lokasinya mudah dijangkau dengan transportasi darat (angutan kota). Sebelum pariwisata berkembang pantai Saliper Ate merupakan satu-satunya tempat rekreasi masyarakat Sumbawa.
g. Pulau Bungin
Pulau ini merupakan pulau terpadat di dunia, karena kepadatan penduduknya mencapai +14.000 jiwa/km. Dikenal juga sangat aman karena sejauh ini kehidupan masyarakatnya selalu aman dan damai. Di pulau ini tidak akan ditemui lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Lahan-lahan yang ada dimanfaatkan untuk membangun runah tinggal. Untuk membangun rumah baru, mereka harus bergotong royong dengan cara menyusun batu karang yang telah dikumpulkan sebelumya. Ketiadaan lahan di atas membawa keunikan tersendiri, karena ternak (kambing) penduduk pulau ini tidak hanya memakan dedaunan, tetapi juga kertas, ikan laut, dan kain-kain baju yang telah robek. Keunikan lain dari pulau ini adalah bahwasanya yang mendiami Pulau ini adalah suku bugis dan mandar (sulawesi) yang merupakan suku pendatang dan sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun di sini. Penduduk di pulau ini sebagian besar bahkan mungkin sepenuhnya berprofesi sebagi nelayan. Bungin masih berada dalam wilayah kecamatan Alas atau + 70 km dari kota Sumbawa besar. Untuk mencapai pulau ini tersedia perahu motor yang hilir mudik antara pulau Bungin dan Dermaga Alas atau melalui darat dengan kendaraan bermotor.
h. Pulau Kaung (Kaung Island)
Sebuah pulau yang merupakan perkampungan nelayan letaknya tidak terlal jauh dari pulau Bungin. Untuk mencapai pulau ini tidak lagi menyebrangi laut, namun dapat dilalui lewat darat dengan mempergunakan kendaraan bermotor dan naik dokar. Kerajinan rakyat yang terbuat dari kerang-kerangan dapat ditemui di pulau ini.

Kedelapan objek wisata bahari tersebut, seluruhnya terletak di bagian utara pesisir kabupaten Sumbawa, artinya tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi potensi wisata bahari yang masih belum terjamah dan dikelola khususnya bagian pantai selatan kabupaten ini.
Memang dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Sumbawa selama ini tnampaknya belum mencapai target sebagaimana yang dikehendaki semua pihak, khususnya pemerintah daerah setempat. Keberadaan asset dan potensi wisata bahari tersebut belum mampu secara maksimal menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk datang ke Kabupaten ini.
Ada beberapa unsur yang diperlukan dan harus diperhatikan oleh penyelenggara pariwisata dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumbawa dan juga para investor untuk dapat menarik perhatian dan minat para wisatawan diantaranya adalah: jasa-jasa transportasi, jasa akomodasi, perhotelan, bar dan restaurant, jasa tour operator, jasa pramuwisata, jasa souvenir shop dan macam-macam kesenangan dan kenikmatan, tempat-tempat rekreasi serta hiburan kesenian lainnya.
Obyek dan atraksi wisata yang menarik, tersedianya pelayanan yang bermutu, bagusnya fasilitas rekreasi dan hiburan yang tersedia perlu dipromosikan agar dikenal masyarakat luas. Dengan adanya promosi, maka obyek wisata khususnya wisata bahari di daerah Sumbawa akan semakin dikenal dan mampu meningkatkan antusiasme wisatawan untuk datang ke Sumbawa.
Untuk mengembangkan industri periwisata bahari di kabupaten Sumbawa, pemerintahan daerah harus pro-aktif menggarap pasar-pasar wisatawan baik local maupun mancanegara. Dan memang sudah seharusnya di era perdagangan bebas saat ini, terlebih lagi dengan diberlakukannya UU otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu menggarap seoptimal mungkin potensi-potensi yang ada baik berupa keberagaman sejarah dan budaya maupun kekayaan alam, termasuk wisata bahari yang ada di daerahnya.

D. Penutup

Pariwisata merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan pemerintah kabupaten Sumbawa. Oleh sebab itu pembangunan kepariwisataan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi kepariwisataan untuk menjadi kekuatan ekonomi dan non-ekonomi yang dapat diandalkan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, pariwisata menjadi sangat penting karena merupakan salah satu andalan pembangunan bagi pemerintah kabupaten Sumbawa kedepan, khususnya dalam memacu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga devisa negara yang berasal dari sektor non-migas, dengan tidak mengabaikan prinsip pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Selain itu periwisata juga dapat dijadikan sebagai sutu media yang merupakan bagian dari daya dan upaya kita untuk menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya daerah.

S E M O G A B E R M A N F A A T

KERANGKA KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

2009-05-22T08:05:00.002+07:00

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut. Yang ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
PADA ERA OTONOMI DAERAH

Dengan hadirnya otonomi daerah tahun 1999, Indonesia telah mengalami perubahan yang amat besar dalam sistem hukumnya. Pengelolaan pesisir dan sumberdaya alam lainnya telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam menyusun dan mengawasi peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir juga mendapat perhatian lebih besar sejalan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Sejalan dengan era otonomi, sejak tahun 2001 Pemda mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggungjawab sesuai Pasal 10 UU No. 22/99. Namun kapasitas Pemda untuk mengelola potensi sumberdaya tersebut masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan non-perikanan. Disisi lain sumberdaya kelautan tersebut dimanfaatkan berbagai pihak secara tidak bertanggung jawab (intruders) seperti destructive fishing, pencurian ikan di laut, serta reklamasi pantai yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor yang cenderung untuk mengeksploitasi sumberdayanya. Undang-undang yang ada dan peraturan daerah lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya dan regulasi lain sehingga menimbulkan kerusakan fisik. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Selain itu, hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumbedaya laut seperti sasi, seke, panglima laot juga masih kurang dihargai sehingga ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir pun masih terbatas.
Berbagai persoalan yang masih menggantung dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut perlu direspon dan disikapi secara arif dan bijaksana. Untuk pelaksanaan otonomi daerah di masa mendatang haruslah yang mampu meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan warga dan mendorong kondisi dunia usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal/daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang masih perlu disempurnakan antara lain:
1. Adanya keikhlasan pusat agar daerah memperoleh hak-haknya untuk mengolah dan mengelola sumberdaya di daerahnya secara optimal. Sebelum Peraturan Pemerintah dikeluarkan, hendaknya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah dan mengakomodasikannya dalam subtansi PP tersebut.
2. Untuk mencegah disincentives , pemda perlu mengembangkan strategi efisiensi dalam segala bidang (yang menjadi tolok ukur bukanlah besarnya dana, tapi seberapa optimal pelayanan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerahnya)
3. Untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan ekonomi lokal yang kuat dan secara sistemik akan mensinergikan potensi sumberdaya lokal dengan basis kemitraan lintas aktor-aktor pembangunan (stakeholders). Dengan cara demikian, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata antar kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Memperbaiki fundamental ekonomi nasional dengan memberi kesempatan yang lebih luas kepada Usaha kecil-mikro (UKM) agar lebih berkembang melalui kebijakan ekonomi yang tidak diskriminatif.
5. Memanfaatkan dan mengelola SDA secara proporsional dan arif, agar kekayaan (resources endowment) tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari (green economic paradigm)
6. Mendorong agregasi permintaan masyarakat (public demand) terhadap layanan publik dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembuatan dan pengawasan dari kebijakan pembangunan (ekonomi) daerahnya.
7. Mendorong desentralisasi pembangunan daerah dan mendayagunakan kelembagaan di daerah untuk memiliki wewenang dan kemandirian dalam membuat produk hukum pembangunan di daerahnya.
8. Untuk memperkuat basis keuangan daerah, Pemda tidak harus selalu dan melulu menambah jenis pungutan, karena tidak sepantansnya dilakukan. Karena kemandirian ekonomi daerah tidaklah secara otomatis dapat melegitimasi Pemda (dan DPRD) untuk membuat aturan yang pada akhirnya justru menambah beban masyarakat.
9. Dalam era otonomi daerah ini, birokrat Pemda harus mampu bertindak layaknya seorang entreprenuer dan pemerintah daerah sebagai institusi harus juga mampu bertindak layaknya sebagai enterprise.
Era otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah / kabupaten untuk menggali potensi ekonomi secara optimal untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Namun harus diwaspadai agar kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut tetap bersandar pada kepantingan publik dan kelestarian lingkungan. Dua hal yang terlihat kontradiktif ini harus dapat disinergikan secara terpadu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dapat difokuskan pada empat aspek yaitu:
1. Keterpaduan antara berbagai sektor dan swasta yang berasosiasi.
2. Keterpaduan antara berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
3. Integrasi antara pemanfaatan ekosistem darat dan laut.
4. Integrasi antara sain/teknologi dan manajemen.
Prinsip pengelolaan yang terpadu ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir pada saat ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan sumberdaya pesisir bagi generasi yang akan datang. Prinsip ini bisa lebih efektif dilaksanakan bila pengelolaannya bersifat demokratis, trasparan dan didesentralisasikan ke level pemerintahan yang rendah yang melibatkan masyarakat pesisir setempat.

ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa persoalan serius yang menjadi isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, yaitu:
1. Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat common property (milik bersama) dengan akses yang bersifat quasi open access. Istilah common property ini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan public domain, sehingga sifat sumberdaya tersebut bukanlah tidak ada pemiliknya. Ini berarti sumberdaya tersebut tidak terdefinisikan dalam hal kepemilikannya sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan dissipated resource rent, yaitu hilangnya rente sumberdaya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan yang optimal. Dengan adanya sifat sumberdaya yang quasi open access tersebut, maka tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar (market failure). Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar-besarnya, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapat keuntungan. Kondisi seperti inilah yang terjadi saat ini. Dengan didukung oleh teknologi, pihak-pihak yang lebih kuat dan mampu mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu.
2. Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pada awal tahun 80-an, banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Program modernisasi perikan contohya, yang bertujuan menigkatkan produksi hasil tangkapan nelayan menggunakan teknologi penangkapan yang semakin modern tidak disertai dengan sosialisasi pemahaman yang baik terhadap lingkungan kelautan. Hal ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan karena terjadi ekploitasi sumberdaya secara maksimal tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada. Degradasi lingkungan pesisir dan laut yangmanjdi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan nelayan akibat faktor-faktor lain masih berlanjut hingga saat ini seperti misalnya pencemaran lingkungan perairan akibat limbah industri dan rumah tangga. Selain merusak potensi sumberdaya perairan, degradasi lingkungan ini juga berakibat buruk bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat pesisir.
3. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perikanan di Indonesia melibatkan banyak stakeholders. Yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yangberakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasn daya jangkau teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan buruh telah memberikan kontribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekonomi pada sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki alat produksi serta pihak yang menguasai modal dan pasar. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan yang melanda tumah tangga nelayan buruh tidak memungkinkan anggota keluarganya terlibat aktif dalam tanggung jawab sosial di luar permasalahan kehidupan yang substansial bagi mereka. Faktor yang demikian sering menjadi alasan bagi pihak lain untuk menilai secara negatif perilaku sosial masyarakat nelayan. Persepsi seperti ini hanya melestarikan kesenjangan hubungan sosial dalam relasi politik antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak menguntungkan untuk mendorong perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan reorientasi model kepemimpinan dan sasaran perencanaan pembangunan agar lebih kontekstual dan partisipatif.
4. Akses pemanfaatan teknologi yang terbatas. Semakin tingginya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, menuntut masyarakat untuk memaksimalkan produksi mereka. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penggunaan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan bom ikan dan potasium sianida untuk menangkap jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi di habitat terumbu karang telah merusak dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang parah. Contoh lain adalah adanya kesenjangan penggunaan teknologi antara nelayan besar dan tradisional yang berakibat pada makin terdesaknya nelayan tradisional dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya laut, sehingga banyak yang beralih profesi menjadi buruh nelayan atau buruh bangunan.
5. Peraturan dan kebijakan yang kurang kondusif. Dengan lahirnya aturan main yang menyangkut hak kepemilikan sumberdaya pada tingkat lokal, secara tidak langsung akan memberikan hak kepemilikan (property rights) kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara lebih rasional mengingat ketersediaan sumberdaya serta terdegradasinya sumberdaya akan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan perikanan yang dijalankan seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi (khususnya peningkatan devisa negara dari ekspor hasil laut), tetapi juga diimbangi secara proporsional dengan komitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada. Disamping itu, harus pula ada komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku agar dapat menghindari terjadinya konflik-konflik sosial dan ekonomi. Kearifan lokal harus dapat diakomodir sebagai salah satu pranata hukum yang dapat memperkecil terjadinya konflik antar nelayan. Salah satu bentuk akomodasi kearifan lokal ini adalah melalui penyusunan tata ruang wilayah pesisir. Hingga saat ini masih belum banyak daerah dan kawasan pesisir yang memilikinya sehingga belum memiliki kesamaan misi dari berbagai pengaturan dan kebijakan yang dibuat untuk pengelolaan sumberdaya tersebut.

KERJA SAMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang mucul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan Co-management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susuna dalam model pengelolaan ini bkanlah sebuah struktur legal yang statis terhdap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru.
Dalam jangka panjang, pelaksanaan Co-management ini diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
2. Meningkatkan kemampuanmasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapanpengelolaan secara terpadu.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Keberhasilan pengelolaan dengan model Co-management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang daalm pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya. Oleh karena Co-management membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah Co-management, mengijinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.
Pengelolaan Co-management menggabungkan antara pengelolaan sumberdaya yang sentralistis yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah (government based management) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (community based management). Hirarki tertinggi berada pada tataran hubungan saling kerjasama (cooperation), baru kemudian pada hubungan consultative dan advisory. Hubungan kerjasama yang dilakukan dapat mencakup kerjasama antar sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terlibat.
1. Kerjasama Lintas Sektor
Pada kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan yang berperan besar. Sektor-sekor lainnya pun memiliki peranan besar karena saling terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan. Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan.
2. Kerjasama Antar wilayah
Kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat dibatasi secara administratif. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasuk dalam suatu kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis maupun ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir konflik kepentingan. Kerjasama antar wilayah dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut untuk mengantisipasi sejak dini timbulnya perkembangan terburuk seperti konflik antar nelayan. Kesepakatan dan penetapan norma-norma kolektif tentang pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah harus disosialisasikan secara luas dan benar kepada masyarakat nelayan agar mereka memiliki cara pandang yang sama.
3. Kerjasama Antar Aktor (stakeholders)
Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (stakehokders) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta / pengusaha perikanan (Private Sector), dan pemerintah (Government). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut, maka diperlukan perhatian yang serius berupa terobosan pemikiran bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan partispasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat harus dapat diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat hukum pengelolaan sumberdaya. Meski hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah, namuntidak berarti masyarakat tidak memiliki kontribusi dan partisipasi dalam setiap formulasi kebijakan. Dengan adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diformulasikan tersebut akan lebih menyentuh persoalan yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentingan publik.

Pnulis Makalah : Ir. Arifin Rudyanto, MSc., PhD
Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, BappenasRI
Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004

*******Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca*******

ANALISA SINGKAT PELUANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN BUDIDAYA TIRAM MUTIARA DI SUMBAWA

2009-05-14T09:07:00.005+07:00

Oleh : Dedi S

A. Peluang dan Manfaat

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur Timur dan 8” 8' sampai dengan 9” 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km².

Berbicara mengenai potensi kelautan, dapat dikatakan bahwa kabupaten Sumbawa memiliki segalanya baik berupa sumberdaya yang dapat pulih (renewable-resourcer) berupa ikan, rumput laut, tiram mutiara, karang, lamun, mangrove bahkan sampai jenis mikroba laut. Sumberdaya yang tidak dapat pulih (unrenewable-resources) berupa minyak bumi, gas alam dan mineral lainnya yang terkandung di bawah dasar laut, energi kelautan (OTEC) serta jasa lingkungan berupa pariwisata dan transportasi pelayaran.

Kekayaan sumberdaya kelautan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa saat ini kiranya sudah cukup menjadi suatu alasan untuk mulai merubah cara pandang pemerintah, masyarakat serta pelaku bisnis di wilayah tersebut, bahwasanya kesejahteraan masyarakat, kesetabilan politik dan pemerintahan yang didukung oleh kekuatan perekonomi yang kuat akan dapat diraih jika kita mampu memberdayakan segala potensi yang dimiliki daerah terutama potensi wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang baru.

Selain mengembangkan sektor pariwisata dan perikanan tangkap pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini juga sedang mengalakkan sektor perikanan budidaya yang salah satunya adalah industri budidaya tiram mutiara yang memiliki potensi lahan budidaya seluas ± 5.700 Ha. Banyaknya teluk dan kualitas air yang relatif baik dan cenderung masih alami serta masih jauh dari unsur kontaminan sebagaimana yang terjadi di perairan Pulau Jawa memungkinkan perairan utara dan selatan Sumbawa memiliki peluang yang besar dalam pengembangan usaha budidaya tiram mutiara ini.

Menurut sumber data yang kami peroleh dari DKP setempat bahwa pada tahun 2005 potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 29,6% atau sekitar ± 1.688 Ha dengan total produksi sebesar 225,8 Kg. Tahun 2005 jumlah perusahaan swasta yang bergerak pada usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 18 perusahaan (seluruhnya perusahaan swasta) yang tersebar di 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Alas, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Lape Lopok dan Kecamatan Plampang dengan total investasi sebesar Rp. 17.356.409.000,-. Artinya jika dirata-ratakan maka masing-masing perusahaan menginvestasikan dana sebesar ± Rp.964.244.944,-. Pada tahun 2008 tingkat pemanfaatan area budidaya mutiara di kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan menjadi 1.950 Ha atau setara dengan 34% dari total potensi yang ada (5.700 Ha). Begitupula dengan jumlah produksinya juga meningkat dari 225,8 Kg menjadi 359,3 Kg. Namun lain halnya dengan jumlah perusahaan yang beroprasi justru mengalami penurunan yaitu menjadi 16 perusahaan yang sebelumnya tahun 2005 mencapai 18 perusahaan (Tabel 1). Hal yang menarik lainnya adalah bahwa saat ini pulau Bungin adalah salah satu penghasil bibit indukan mutiara terbaik di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Usaha Budidaya Mutiara dan Produksi Mutiara di Rinci Per Kecamatan

Kecamatan	Potensi Luas ( Ha )	Jumlah Pengusaha	Pendayagunaan Tahun 2007		Persentase Pemanfaatan ( %)
Kecamatan	Potensi Luas ( Ha )	Jumlah Pengusaha	Luas ( Ha )	Produksi ( Kg )	Persentase Pemanfaatan ( %)
Lunyuk	-	-	-	-	-
Alas	200	1	117	10.2	59
Alas Barat	1000	1	315	56.2	32
Buer	-	-	-	-	-
Utan	800	4	602	93.5	75
Rhee	400	2	237	44.4	59
Batu Lanteh	-	-	-	-	-
Sumbawa	-	-	-	-	-
Untir Iwis	-	-	-	-	-
Lab. Badas	500	2	80	26.4	16
Moyo Hilir	500	1	80	18.8	16
Moyo Utara	300	-	-	-	-
Moyo Hulu	-	-	-	-	-
Ropang	-	-	-	-	-
Lape /Lopok	500	2	239	45.4	48
Maronge	-	-	-	-	-
Plampang	700	1	159	33.8	23
Labangka	300	1	121	30.6	40
Empang	-	-	-	-	-
Tarano	500	1	-	-	-
Jumlah	5700	16	1950	359.3	34

Sumber : Seksi Budidaya Dislutkan Kab. Sumbawa 2008

Jika kita merujuk pada analisa keuangan mengenai besarnya nilai investasi yang dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia dalam pemberian bantuan modal dalam bidang usaha budidaya mutiara di Indonesia (Tabel 2) dan biaya oprasional budidaya (tabel 3) maka kita dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang didapat baik oleh pihak pembudidaya/investor maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Sumbawa.

Tabel 2. Investasi Budidaya Tiram Mutiara

Jenis Investasi	Nilai (Rp)	Penyusutan (Rp)
Perijinan	25.000.000	-
Sewa tanah	75.000.000	15.000.000
Kontruksi tambak	59.700.000	16.500.000
Peralatan Budidaya Mutiara	110.100.000	22.260.000
Bangunan	156.000.000	31.200.000
Jumlah	425.800.000	84.960.000
Sumber dana investasi:
a. Kredit	70 %	298.060.000
b. Dana sendiri	30 %	127.740.000

Sumber : http://www.bi.go.id/sipuk/id

Tabel 3. Biaya Operasional Budidaya Tiram Mutiara

No	Jenis Biaya	Nilai
1	Biaya pembelian spat dan nukleus	52.500.000
2	Biaya tenaga kerja tetap	450.000.000
3	Biaya tenaga kerja tidak tetap	82.125.000
4	Biaya tenaga keamanan	648.000.000
5	Biaya bola lampu sorot	1.500.000
6	Biaya Operasional dan lain-lain	268.406.250
Jumlah		1.502.531.250

Sumber : http://www.bi.go.id/sipuk/id

Biasanya dalam satu siklus atau periode budidaya tiram mutiara berlansung selama 5 tahun dan baru dapat berproduksi mulai pada tahun ke-3, sebab mutiara baru dapat dioprasi (proses penyuntikan/pemasukan nucleus/inti mutiara) setelah tiram tersebut berumur 1,5-2 tahun atau pada ukuran 9-10 cm. Sebagai patokan untuk perusahaan budidaya tiram mutiara bersekala kecil dan menengah dengan besaran rata-rata investasi dan biaya oprasional sebagaimana tertera pada Tabel 1 dan 2 di atas, kemudian kapasitas oprasi sebanyak 5.000 tiram mutiara, dengan menghitung angka/tingkat kegagalan sebesar 50% dan harga rata-rata mutiara 400.000 per gram maka akan diperoleh keuntungan ± Rp.1.750.000.000 per tahunnya atau 5,25M selama 1 periode budidaya (5 Th) dengan 3 kali masa produksi (http://www.bi.go.id/sipuk/id). Padahal rarata-rata perusahaan mutiara membutuhkan setidaknya 10.000-30.000 tiram untuk di budidayakan. Artinya keuntungan bisa saja di tingkatkan menjadi 2 sampai dengan 6 kalinya untuk setiap perusahaan.

Sementara itu keuntungan yang bisa didapatkan oleh daerah dalam hal ini Kabupaten Sumbawa dapat di golongkan ke dalam 2 aspek yaitu :

Pertama aspek ekonomi,

Keberadaan industri budidaya mutiara ini akan membuka lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mampu menekan angka pengangguran sekaligus menambah jumlah pendapatan penduduk khususnya masyarakat di sekitar lokasi budidaya tersebut, bertambahnya sumber pendapan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari nilai investasi, perijinan, pajak dan retrebusi serta bertambahnya jenis komuditas asli daerah. Salah satu sifat dari industri di sektor kelautan dan perikanan adalah bahwasanya industri ini memiliki keterkaitan (backward and forward linkage) yang kuat dengan industri-industri lainnnya. Untuk itu keberadaan industri budidaya tiram mutiara ini juga akan menggerakkan sektor industri lain yang ada di Sumbawa sehingga akan memacu pertumbuhan dan perputaran roda perekonomian di daerah tersebut.

Kedua aspek social

Perkembangan usaha budidaya tiram mutiara di Kabupaten Sumbawa memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi budidaya. Keuntungan yang diperoleh diantaranya adalah kesempatan kerja yang tersedia dan peningkatan kesejahteraan. Keberadaan usaha budidaya tiram mutiara juga akan membuka wawasan, meningkatkan gairah dan sifat kewirausahaan masyarakat dalam usaha dibidang perikanan dan kelautan sebagai suatu alternative baru dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat dan daerah, serta memberi pandangan baru sekaligus pengaruh pada kultur dan kebiasaan sebagian besar masyarakat Sumbawa yang selama ini perekonomiannya banyak bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

B. Tantangan

Jika kita melihat sepintas besarnya nilai keuntungan yang bisa didapatkan melalui usaha budidaya tiram mutiara ini memang sangat menggiurkan, namun dibalik keuntungan yang besar tersebut terdapat berbagai macam tantangan yang memang harus kita hadapi sebagai seorang pembudidaya ataupun investor yang mungkin saja bisa berubah menjadi hambatan dan ancaman keberhasilan usaha budidaya tersebut.

Setidaknya ada 3 aspek pokok yang sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan usaha budidaya ini diantaranya;

1. Aspek Kebutuhan Modal Usaha

Modal merupakan hal yang sangat pokok dalam kita melakukan suatu usaha terlebih usaha yang mengandung beban resiko yang relative tinggi sebagaimana halnya budidaya tiram mutiara. Dalam usaha ini setidaknya pengusaha ataupun investor harus menyediakan dana sekitar 750 juta sampai dengan 1 Miliar untuk dapat mengelola sebanyak 10.000 tiram yang akan dibudidayakan. Jumlah ini memang tergolong besar terlebih lagi jika dilakukan oleh nelayan atau masyarakat pesisir yang ada di sepanjang pantai utara dan selatan kabupaten Sumbawa.

2. Aspek Pemasaran

Penawaran

Jumlah produksi mutiara untuk setiap musim panen, tidak terdata dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan panen mutiara tidak berlangsung secara bersamaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Selain itu lamanya rentang waktu yang dibutuhkan dari proses pembesaran sampai pada tahap penyuntikan yaitu kurang lebih 1,5 s/d 2 tahun mengakibatkan tiram mutiara tersebut baru dapat dipanen untuk pertama kalinya pada tahun ke-3. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah, sistem pemasaran hasil budidaya mutiara ini dilakukan dengan sistem pemasaran secara individu kepada orang asing. Transaksi itu seringkali dilakukan tidak di daerah tempat asal mutiara itu di budidayakan. Hal ini saya rasa terjadi tidak hanya di Sumbawa ataupun NTB namun berlaku di seluruh daerah yang memiliki potensi pemanfaatan budidaya tiram mutiara di Indonesia. Hal ini sepertinya sudah menjadi sebuah sindikat penjualan mutiara sehingga agak sulit bagi kita untuk mendata berapa jumlah hasil produksi ataupun kemana produksi itu di pasarkan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, terutama di NTB yang menjadi sentra mutiara nasional.

Harga

Harga mutiara sangat fluktuatif tergantung pada kualitas dan bentuk dari mutiara yang dihasilkan. semakin baik kualitasnya maka harganyapun semakin tinggi. Untuk jenis Round (bundar sempurna) dan Semi round (agak bundar) untuk kualitas A dapat mencapai harga 40 sampai 50 US $. Bahkan dalam situs www.balipos.com menyebutkan harga jual mutiara kualitas baik berkisar antara 100 sampai dengan 200 US$. Untuk jenis lain, seperti Drop (bentuk tetesan air), Oval (lonjong), dan Barok (bentuk tidak beraturan) harganya sangat bervariatif, rata-rata saat ini adalah US $ 20. Selain itu harga mutiara juga sangat tergantung pada perubahan kurs yang terjadi, karena harga mutiara dari pengusaha budidaya kepada pedagang besar dari dalam dan luar negeri biasanya dalam bentuk dolar Amerika.

Pemasaran

Secara umum, kegiatan pemasaran hasil budidaya tiram mutiara ini hampir tidak menemui kendala yang berarti mengingat sistem pemasaran yang selama ini terjadi adalah dimana pembeli baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri biasanya menjadi pelanggan tetap dan siap menampung atau menerima mutiara hasil produksi ansalkan sesuai dengan kualitas yang di tetapkan. Mutiara yang dihasilkan, terutama hasil budidaya perusahaan menengah dan besar sudah dapat dipastikan terserap pasar, baik dalam ataupun luar negeri terutama Jepang, Amerika dan Eropa.

3. Asspek Produksi

Teknologi

Untuk menghasilkan kualitas mutiara yang baik, maka penggunaan atau penerapan teknologi menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan. Memang saat ini di Indonesia terlebih lagi para pembudidaya di Sumbawa penggunaan teknologi dalam bidang budidaya tiram mutiara masih tergolong sederhana jika dibandingkan di Negara lain misalnya Jepang dan Australia. Dalam budidaya ini biasanya pembudidaya menggabungkan teknologi sederhana dan juga moderen. Teknologi sederhana biasanya diterapkan pada peralatan, perlengkapan lapangan misalnya keramba apung dan metode long line. Sementara teknologi moderen dapat kita lihat pada jenis peralatan dan teknik-teknik yang di gunakan di laboratorium khususnya peralatan dan perlengkapan penyuntikan (oprasi).

Tenaga Kerja

Salah satu hal pokok yang menentukan baik buruknya kualitas biji mutiara yang dihasilkan adalah penggunaan teknik dan cara penyuntikan nucleus (inti) dari mutiara itu sendiri. Untuk itu biasanya dalam proses penyuntikan ini dilakukan oleh tenaga professional yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang tersebut. Sampai saat ini sebagian besar tenaga penyuntikan yang ada berasal dari luar negeri biasanya Jepang dan Australia. Sedangkan untuk tenaga oprasional lapangan dan keamanan biasanya dilakukan oleh tenaga kerja local.

Kendala Produksi

Masalah klasic dalam budidaya tiram mutiara adalah hasil panennya yang tidak seragam, bentuk, warna dan ukurannya sangat bervariatif ada yang bulat, oval, kuning keemasan, keperakan, ada yang besar dan adapula yang kecil. Selain itu masalah diluar teknis yang sering kali merugikan atau bahkan mengakibatkan perusahaan gulung tikar adalah pencurian. Contoh kasus bangkrutnya perusahaan mutiara di Labuhan Padi kecamatan Utan.

C. Masalah Dan Ancaman

Dalam usaha budidaya tiram mutiara ini selain membutuhkan modal usaha dan prospek keuntungan yang besar, terynata masih menyimpan masalah dan juga ancaman yang besar pula yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani dan dipecahkan dengan baik.

Pencurian dan Prampokan

Indahnya Kilauan mutiara serta besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha ini ternyata sebanding dengan resiko yang harus dihadapi oleh para pembudidaya. Harganya yang mahal dan lokasi budidayanya yang relative terbuka mengakibatkan usaha ini sangat rentan terhadap pencurian dan perampokan, terlebih lagi jika system pengamanan yang diterapkan masih sangat sederhana. Selama ini kasus pencurian dan perampokan inilah yang menjadi penyebab utama kebangkrutan beberapa perusahaan mutiara yang beroprasi di kabupaten Sumbawa, sebagaimana contoh kasus yang menimpa salah satu perusahaan mutiara yang ada di Labuhan Padi Kec. Utan Sumbawa. Masalah ini pula yang menjadi ancaman serius begi kebrlansungan usaha budidaya tiram mutiara di kabupaten Sumbawa dan jika masalah ini tidak segera di atasi maka cepat atau lambat dipastikan usaha atau industri budidaya tiram mutiara di Sumbawa dan juga NTB umumnya akan musnah.

Standar Kualitas dan Mutu Mutiara

Belum jelasnya standart kualitas mutiara itu sendiri, dengan kata lain patokan standar dalam menentukan kualitas mutiara belum jelas. Masing-masing perusahaan penghasil mutiara memiliki standar kualitas yang berbeda, begitupula dengan para pembeli (konsumen). Penentuan kualitas mutiara ini tergolong sangan subjektif karma masih tergantung pada individu baik itu perusahaan penghasil maupun para pembeli. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada standar nilai jual dari mutiara itu sendiri.

Harga Mutiara yang Fluktuatif

Harga mutiara yang stara atau bahkan jauh melebihi harga jual emas ternyata selama ini belum memiliki sertifikat dan kartu tanda asal (KTA). Hal ini tentunya akan sedikit menyulitkan terutama bagi para konsumen dan kolektor yang ingin memperdagangkan kembali mutiara tersebut. Maka seringkali timbul pertanyaan mengenai kemurnian, kualitas dan dari mana mutiara tersebut berasal. Padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat menentukan harga dari sebutir mutiara. Bahkan bila ditijau dari segi keamananpun sang pemilik mutiara kadang tidak memiliki bukti otentik yang menguatkan dari barang kepemilikannya manakala barang tersebut berpindah tangan.

Aspek Ekologi Lingkungan

Proses penangkapan ikan yang tidak bersahabat dan mencemari lingkungan perairan misalnya penggunaan bahan peledak dan beracun oleh para nelayan setempat akan mengakibatkan rusak dan tercemarnya ekosistem perairan yang pada akhirnya akan memberi pengaruh baik secara morfologi, fisiologi serta reproduksi dari tiram mutiara yang dibudidayakan di wilayah perairan tersebut. Dampaknya tentu pada kualitas dan juga kuantitas dari mutiara yang dihasilkan, bahkan lebih jauh lagi sampai pata taraf kematian masal. Selain itu perairan yang sudah tercemar tentunya tidak dapat digunakan untuk lokasi budidaya dan membutuhkan waktu yang relative lama untuk bisa merecovery diri sehingga perairan tersebut dapat digunakan lagi. Masalah lain yang mungkin akan timbul adalah jika pemanfaatan bibit atau benih indukan mutiara semata-mata mengandalkan atau berasal dari alam tanpa adanya upaya pembibitan dan konservasi, maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan stock spesies tiram mutiara (Pinctada maxima) di alam sehingga mengganggu keseimbangan ekologis biota dan ekosistem perairan.

Keterbatasan dalam Mengakses Data

Sifat tertutup, tidak kooperatif dan tidak adanya tranparansi dari pihak pembudidaya atas hasil produksi, jumlah penjualan dan data-data lainnya kepada pemerintah setempat menambah panjang daftar permasalahan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan usaha ini. Akibatnya pemerintah sulit melakukan control, bimbingan, pengawasan dan kerjasama dengan pihak pembudidaya. Pemerintah juga sulit memprediksi besarnya nilai pajak dan retrebusi yang menjadi hak atau pendapatan daerah. Selain itu pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan maju mundurnya usaha budidaya sehingga pada akhirnya berdampak pada bentuk kebijakan yang dihasilkan yang nantinya akan berpengaruh pada aktivitas usaha budidaya tersebut. Aktifitas budidaya mutiara di Sumbawa sudah berjalan cukup lama, namun karena keterbatasan data dan informasi dari pihak pembudidaya maka besaran kontribusi dari sector ini yang dapat disumbangkan dan dirasakan manfaatnya oleh daerah baik secara lansung ataupun tidak belum dapat teridentifikasi, terukur, dan terhitung dengan jelas, misalnya berapa pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, perijinan dan retrebusi tiap taunnya, termasuk berapa besar pengaruhnya pada tingkat kesejahteraan masyarakat Sumbawa khususnya yang berdomisili di sekitar area budidaya tersebut.

D. Penutup

Dengan melihat ketersediaan potensi lahan dan lingkungan, bididaya tiram mutiara di kabupaten Sumbawa sangat layak untuk dikembangkan dan berpotensi besar untuk dapat menjadi sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi yang baru bagi daerah dan juga masyarakat Sumbawa yang selama ini terfokuskan pada usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus dari semua pihak khususnya pemerintah setempat untuk dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak investor atau pembudidaya, masyarakat dan juga akademisi guna mencari jalan keluar dari berbagai macam ancaman dan permasalahan yang ada sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif.

Untuk masa yang akan datang, budidaya mutiara ini sangat prospektif, karena permintaan produk mutiara baik dari dalam maupun luar negeri, terutama Jepang, Amerika dan negara Eropa bersifat tidak terbatas. Untuk mengakomodir permintaan pasar tersebut selain memanfaatkan sisa potensi lahan yang masih belum termanfaatkan secara optimal, juga perlu dilakukan modifikasi dan juga penerapan IPTEK dalam hal ini bioteknologi mutakhir agar dapat diperoleh keseragaman bentuk maupun keseragaman kualitas mutiara hasil budidaya dan mengurangi risiko kegagalan panen.

Dmikian uraian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan.